Indonesia. Departemen Keuangan
Identifiers
- Open LibraryOL6834230A
Top Subjects
- Indonesia (19)
- Law and legislation (14)
- Tariff (7)
- Southeast Asia (4)
- Free trade (3)
- Taxation (2)
- Public Finance (2)
Books by Indonesia. Departemen Keuangan
Total count: 45
-
Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1970Tentang penjempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu-lintas devisa beserta pendjelasan PresidenDepartemen penerangan R.I. dan Bank Indonesia1970-01-01
-
Nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1972/1973[s.n.]1972-01-01
-
BTN"Brussels tariffs nomenclature" : Pedoman baru bea-masuk barang-barang impor : berisi Peraturan pemerintah no. 2 tahun 1973 dan peraturan/keputusan pelaksanaannyaDoresba1973-01-01
-
Kumpulan peraturan pajak tahun 1973-1974antara lain memuat peraturan dalam bidang P.M.A., PMDN, impor, antar pulau pabrikan, bank, pemborong, perusahan minyak d.l.l.s.n.1974-01-01
-
1976 guide to the withholding of income tax for employers/entrepreneurs on salary, wages, honorarium and other similar earnings (Art. 17a of the 1944 Income tax ord.)Berita pajak1975-01-01
-
Ikhtisar keputusan Menteri keuangan di bidang perpajakan, tahun pertama Pelita I sampai dengan Maret tahun 1976Majalah Berita pajak1976-01-01
-
Pajak perseroanOrdonansi pajak perseroan 1925, sebagaimana terakhir telah dirobah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1970; Surat-Surat keputusan dan edaran Menteri keuangan serta Direktur jendral pajak sampai dengan bulan Januari 1976 (daftar terlampir lihat halaman terakhir)Berita pajak1976-01-01
-
Himpunan peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijaksanaan 15 Nopember 1978 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan no. 551/KMK.94/1979Departemen Keuangan Republik Indonesia1979-01-01
-
Hasil pertemuan tukar pendapat tentang masalah kekayaan negara, periode tahun 1979/1980s.n.1980-01-01
-
Laporan hasil penelitian Team Inter Departemen Dalam Rangka Penertiban dan Intensifikasi Pemasukan Penerimaan Bukan Pajak ke Kas NegaraDepartemen Keuangan1982-01-01
-
Bio data badan usaha negaraDepartemen Keuangan, Republik Indonesia1983-01-01
-
Himpunan keputusan Menteri Keuangan tentang perpajakanDepartemen Keuangan, Republik Indonesia1984-01-01
-
Pendidikan kependudukan untuk lingkungan Departemen KeuanganDepartemen Keuangan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional1985-01-01
-
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Departemen KeuanganBiro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Departemen Keuangan, Republik Indonesia1988-01-01
-
Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/KMK.01/1988 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal MoneterMenteri Keuangan1988-01-01
-
Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 83/KMK.01/1988 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal AngaranMenteri Keuanagan1988-01-01
-
Sambutan Pemerintah berkenaan dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang Tentang tambahan dan perubahan atas APBN tahun anggaran 1987/1988 dan rancangan undang-undang tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1985/1986 untuk disahkan menjadi undang-undangMenteri Keuangan1988-01-01
-
Saliman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 276/KMK.01/1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PajakMenteri Keuangan1989-01-01
-
Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 645/KMK.01/1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal AnggaranMenteri Keuangan1989-01-01
-
Bea dan cukai menyongsong masa depan30 Oktober 1946-30 Oktober 1989Kerjasama Departemen Keuangan dengan PT Asuransi Ekspor Indonesia1989-01-01
-
Penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VII DPR-RI dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RIDepartemen Keuangan1990-01-01
-
Tanggapan Menteri Keuangan mewakili pemerintah atas laporan kunjungan kerja Komisi APBN DPR-RI ke Propinsi Sulawesi Tengah dan daerah transmigrasi di Kaliamantan TimurRepublik Indonesia1991-01-01
-
Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 389/KMK.01/1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar ModalMenteri Keuangan1991-01-01
-
Penjelasan Menteri Keuangan mewakili pemerintah pada rapat kerja Komisi APBN DPR-RI dalam rangka pembicaraan tingkat III RUU tentang tambahan dan perubahan atas APBN tahun anggaran 1991/92 dan RUU PAN tahun anggaran 1989/906-9 Juli 1992, Republik IndonesiaDepartemen Keuangan1992-01-01
-
Monitoring dan perencanaan sumber daya manusia sektor keuangan dalam Repelita VIDepartemen Keuangan1993-01-01
-
Jawaban Menteri Keuangan terhadap pertanyaan tertulis Komisi VII DPR-RI dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RIDepartemen Keuangan, Republik Indonesia1994-01-01
-
Laporan perkembangan moneter dan keuangan negaraper 04 Juni 1997Departemen Keuangan, Republik Indonesia1997-01-01
-
Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum DPR-RI tentang RUU Penerimaan Negara Bukan Pajakrapat paripurna DPR-RI tanggal 27 Januari 1997Departemen Keuangan1997-01-01
-
Pengembangan kapasitas untuk keuangan publik yang efektifprosiding rangkaian seminarDepartemen Keuangan2006-01-01
-
Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.010/2005 dan nomor 133/PMK.010/2005 tentang program harmonisasi tarif bea masuk 2005-2010 tahap kedua & perubahan klasifikasi dan penetapan kembali tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentuMenteri Keuangan, Republik Indonesia2006-01-01
-
Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2008Departemen Keuangan RI2007-01-01
-
Pelengkap buku pegangan 2008penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahDepartemen Keuangan, Republik Indonesia2008-01-01
-
Standar biaya umumtahun anggaran 2010Menteri Keuangan, Republik Indonesia2009-01-01
-
Salinan Peraturan Menteri Keuangan nomor 144/PMK.011/2010 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-India Area (AIFTA)Menteri Keuangan Republik Indonesia2010-01-01
-
Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.02/2010 tentang standar biaya tahun anggaran 2011 & petunjuk penyusunan penelaahan RKA-KL tahun anggaran 2011Cet. 1.Eko Jaya2010-01-01
-
Pilihan peraturan keuangan negara tahun 2010Cet. 1.Eko Jaya2010-01-01
-
Salinan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 247/PMK.011/2009 tentang perubahan klasifikasi dan penetapan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu dalam skema common effective preferential tariff (CEFT)dilengkapi Peraturan Menteri Keuangan nomor: 200/PMK.011/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 236/PMK.011/2008 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Fre[e] Trade Area (AK-FTA)Menteri Keuangan, Republik Indonesia2010-01-01
-
Keputusan Menteri Keuangan nomor 454/KMK.07/2011 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian KeuanganMenteri Keuangan2011-01-01
-
Peraturan Menteri Keuangan nomor 246/PMK.01/2011 tentang mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian KeuanganMenteri Keuangan, Republik Indonesia2011-01-01
-
Salinan Pertauran Menteri keuangan nomor 117/PMK.011/2012 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China free trade area (ACFTA)Kementerian Keuangan2012-01-01
-
Salinan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.011/2012 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea free trade area (AKFTA)Kementerian Keuangan2012-01-01
-
Permenkeu no. 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetapdan, Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatan dilingkungan Kemendagri dan pemdaCipta Media Indonesia2012-01-01
-
Salinan Peraturan Menteri Keuangan nomor 209/PMK.011/2012 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomiMenteri Keuangan, Republik Indonesia2013-01-01
-
Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor208/PMK.011/2013 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)Menteri Keuangan, Republik Indonesia2014-01-01
-
Peraturan Menteri Keuangan RI no. 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015 dan pelaksanaan & pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah (PMK no. 183/PMK.07/2013)dilengkapi PMK no. 141/PMK.02/2013 tentang perubahan atas PMK no. 99/PMK.02/2013 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2014, PMK no. 52/PMK.02/2014 tentang perubahan atas PMK no. 72/PMK.02/2013 tentang standar biaya masuk tahun anggaran 2014, PMK no. 51/PMK.02/2014 tentang perubahan atas PMK no. 71/PMK.02/2013 tentang pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembagaCV. Cipta Media Indonesia2014-01-01