Reading Length | Indonesia. Departemen Dalam Negeri

Himpunan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan/instruksi Présidén R.I. sepandjang ada hubungannja dengan tugas-kewadjiban Menteri dalam negeri, dan Peraturan/keputusan/instruksi Menteri dalam negeri R.I. ...

Departemen dalam negeri1969-01-01

Pola dasar dan gerak operasionil pembangunan masjarakat desa

1969-01-01

Menggalang ketahanan daerah dalam segala bidang menudju suksesnja pemilihan umum

1970-01-01

Garis kebidjaksanaan Menteri Dalam Negeri

1970-01-01

Keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor99 tahun 1972 tentang susunan organisasi dan tata kerdja Direktorat Pembangunan Masjarakat Desa Propinsi dan Sub Direktorat Pembangunan Masjarakat Desa Kabupaten/Kotamadya

Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa1972-01-01

Pidato Menteri Dalam Negeri pada penutupan rapat kerja terbatas dengan para gubernur kepala daerah, tanggal 13 Desember 1972

Departemen Transmigrasi dan Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi1972-01-01

Kumpulan keputusan/instruksi Menteri Dalam Negeri dan instansi pusat lainnya tentang pola operasi pembinaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan keluarga berencana, pembinaan/bimbingan/perlindungan koperasi dan pelaksanaan Badan usaha unit desa

1973-01-01

Kumpulan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Tingkat II & pemerintah wilayah kecamatan

Departemen1973-01-01

Beberapa pidato pengarahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penertiban Aparatur Negara tentang Korpri

Korps Pegawai Republik Indonesia, Pengurus Propinsi Jawa Timur1973-01-01

Briefing Menteri Dalam Negeri pada Orientation Course para Bupati Kepala Daerah, angkatan pertama, tanggal 9 Agustus 1973 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia1973-01-01

Kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dibidang pembinaan perkotaan

Pusat Pengendalian Operasionil Penerangan1975-01-01

Kebidjaksanaan Departemen Dalam Negeri di bidang pembinaan perkotaan

Pusat Pendidikan, Departemen Dalam Negeri1975-01-01

Pokok-pokok briefing Menteri Dalam Negeri pada Kursus Orientasi Pembangunan bagi Para Sekretaris Daerak Tk. I di Jakarta, tanggal 4 Nopember 1974

Pusat Pendidikan, Departemen Dalam Negeri1975-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tk. I Seluruh Indonesia, tanggal 12-15 Januari 1976 di Jakarta, bidang agraria

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1976-01-01

Instruksi Menteri Dalam Negeri, nomor 13 tahun 1977 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan desa, tahun anggaran 1977/1978

Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa1977-01-01

Laporan perimbangan kenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan pendapatan sendiri oleh daerah

Universitas Gadjah Mada1977-01-01

Pokok-pokok sistim hukum yang berlaku di Timor Timursuatu survey singkat yang dilakukan dalam rangka studi tentang pemantapan pemerintahan Daerah Tingkat I Timor Timur

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Leknus-LIPI1978-01-01

Berbagai ideologi dan implementasinya dalam kehidupan kenegaraanbidang politik dan pemerintahan

[s.n.]1978-01-01

Himpunan pernyataan-pernyataan dukungan terhadap pemerintahan Orde Baru dan kepemimpinan nasional semenjak tanggal 17 Desember 1977 sampai dengan tanggal 7 Maret 1978

Departemen Dalam Negeri1978-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan desa pada raker Gubernur/Bupati Walikotamadya KDH Seluruh Indonesia, tanggal 6-10 Februari, 1978 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia1978-01-01

Inventarisasi pernyataan-pernyataan dukungan terhadap pemerintahan Orde Baru dan kepemimpinan nasional semenjak tanggal 17 Desember 1977 sampai dengan tanggal 4 Maret 1978

Departemen Dalam Negeri1978-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pendidikan dan latihan pada Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya kepala daerah seluruh Indonesia, tanggal 19 s/d 24 Pebruari 1979 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia1979-01-01

Kurikulum dan garis besar silabus Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 1 Juni 1979, No. 342/Diklat/1979

Institut Ilmu Pemerintahan1979-01-01

Rencana Pembangunan Lima Tahun ke III Departemen Dalam Negeri, 1979/1980-1983/1984

Diperbanyak oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri1979-01-01

Proses kegiatan perencanaan Departemen Dalam Negeri

Diperbanyak oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri1979-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang pembangunan sektoral Departemen Dalam Negeri pada Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Seluruh Indonesia pada tanggal 10 s/d 15 Maret 1980 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1980-01-01

Jawaban/tanggapan Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan/saran-saran Komisi II DPR-RI mengenai permasalahan yang menyangkut bidang Departemen Dalam Negeri pada Rapat Kerja Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri, tanggal 1 Juli 1980

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1980-01-01

Menentukan identitas "desa" di Timor Timursuatu studi sosio kultural : laporan akhir penelitian dan pengembangan pemerintahan Timor Timur

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Pusat Penelitian & Studi Pedesaan & Kawasan, Univesitas Gadjah Mada1980-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan desa pada raker Gubernur/Bupati/Walikotamadya KDH seluruh Indonesia, tanggal 10-14 Maret 1980 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1980-01-01

Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 4, tahun 1981, tentang mekanisme pengendalian pelaksanaan program masuk desa ; Daftar program proyek pembangunan masuk desa, tahun 1981/1982, disampaikan pada rapat kerja pembangunan desa seluruh Indonesia di Jakarta

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1981-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang pembangunan sektoral Departemen Dalam Negeri pada Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Seluruh Indonesia pada tanggal 23 s/d 27 Pebruari 1981 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1981-01-01

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pengembangan area

Departemen Dalam Negeri1981-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan desa pada Rapat Kerja Gubernur KDH dan Bupati/Walikotamadya KDH Seluruh Indonesia tanggal 23 s/d 27 Pebruari 1981 di Balai Sidang Senayan, Jakarta

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1981-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan daerah pada Rapat Kerja Gubernur, Bupati dan Wali kota madya Kepala Daerah Seluruh Indonesia pada tanggal 23 s/d 27 Februari 1981 di Jakarta

Direktorat Jendral Pembangunan Daerah1981-01-01

Pokok-pokok pengarahan Menteri Dalam Negeri pada penutupan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya, Kepala Daerah Seluruh Indonesia, tanggal 27 Pebruari 1981 ; Lampiran pengarahan Menteri Dalam Negeri pada penutupan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya, Kepala Daerah Seluruh Indonesia, tanggal 27 Pebruari 1981

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1981-01-01

Instruksi Menteri Dalam Negeri, nomor 23 tahun 1981 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Program Pengembangan Wilayah, 1981/1982

Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri1981-01-01

Program tahunan pengembangan area untuk Repelita III

Departemen Dalam Negeri1981-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang pengawasan pada Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Seluruh Indonesia, tanggal 1 s/d 6 Maret 1982 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia1982-01-01

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, nomor 53 tahun 1982, nomor 58/KPTS/1982, nomor 03/MENPAN/1982 tentang pedoman prakualifikasi di tingkat daerah

s.n.1982-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri bidang agraria pada Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah seluruh Indonesia, tanggal 1 s/d 6 Maret 1982 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1982-01-01

Implementasi Wawasan Nusantara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam negeri

Departemen Dalam Negeri1982-01-01

Penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan RAPBN dan pembinaan aparatur di daerah, pada Rapat Kerja Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Seluruh Indonesia, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1 s/d 6 Maret 1982

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1982-01-01

Landasan dan azas-azas pendidikan dan latihan kedinasan Departemen Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri1983-01-01

Pedoman pelaksanaan bantuan pembangunan sekolah dasar, tahun 1983/1984menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1983

Departemen Dalam Negeri1983-01-01

Pengarahan Menteri Dalam Negeri ad interim pada rapat Gubernur Kepala Daerah, tanggal 27 Januari 1983 di Jakarta

Departemen Dalam Negeri1983-01-01

The Indonesian government and the Department of Home Affairs

Department of Home Affairs1983-01-01

Bahan penyusunan nota keuangan dan RAPBN Departemen Dalam Negeri, tahun 1985/1986

Departemen Dalam Negeri1984-01-01

Program penelitian dan pengembangan Departemen Dalam Negeri dalam Repelita IV

Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri1984-01-01

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke IV Departemen Dalam Negeri, 1984/1985-1988/1989

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1984-01-01

Jawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanyaan-pertanyaan Pansus Repelita IV DPR-RI tentang masalah pemerintahan daerah

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1984-01-01

Penelitian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Lampung

Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Universitas Sriwijaya1985-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2, tahun 1985 tentang tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kecamatan

Departemen Dalam Negeri1985-01-01

Tanggapan umum atas masalah-masalah hasil pemeriksaan Bepeka tahap II tahun anggaran 1985/1986

Departemen Dalam Negeri1986-01-01

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan, Republik Indonesia tgl. 20 April 1987 nomor 12 tahun 1987, nomor 0222a/K/1987, nomor 355a/KMK 011/1987 tentang penetapan besarnya subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar negeri, tahun 1987/1988

Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri1987-01-01

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Departemen Dalam Negeri1990-01-01

Tanggapan dan jawaban pemerintah atas temuan hasil kunjungan kerja dan pertanyaan Komisi II DPR-RI pada rapat kerja antara Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1990

Departemen Dalam Negeri1990-01-01

Jawaban dan tanggapan Menteri Dalam Negeri atas temuan kunjungan kerja dan pertanyaan Komisi II DPR-RI pada rapat kerja tanggal 11 September 1990

Departemen Dalam Negeri1990-01-01

Masa pemerintahan Portugis di Timor Timur

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Leknas-LIPI1990-01-01

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1990 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Kota dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Bidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Kota Tahun Anggaran 1990/1991 di Daerah Uji Coba

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1990-01-01

Penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 9 Maret 1990

Departemen Dalam Negeri1990-01-01

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri1992-01-01

Jawaban pemerintah atas pertanyaan Pansus Repelita VI DPR-RI

Departemen Dalam Negeri1994-01-01

Jawaban Menteri Dalam Negeri atas pertanyaan tambahan anggota Komisi II DPR-RI secara lisan pada rapat kerja antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR-RI pada tanggal 28 Nopember 1994

Departemen Dalam Negeri1994-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1996 tentang tata cara penyelesaian kerugian negara di jajaran Departemen Dalam Negeridan, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1996

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1997-01-01

Pokok-pokok pikiran tentang reformasi politik, otonomi daerah, pembangunan daerah

Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional1998-01-01

Revitalisasi program IDT dan peningkatan keterpaduan program sektoral dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan desa-desa tertinggal di kawasan perdesaanlaporan Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi tingkat menteri bidang kesra dan taskin, Jakarta 8 Juli 1999

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia1999-01-01

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) 2001

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2002-01-01

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah2002-01-01

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan, dan pengendalian blangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipil

Departemen Dalam Negeri2003-01-01

Pedoman organisasi, pembentukan kecamatan dan kelurahan di seluruh Indonesia

Koperasi Prajamukti I, Departemen Dalam Negeri2004-01-01

Katalog undang-undang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945 s.d. 2004 dengan status/aspek legalitas

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2004-01-01

Katalog peraturan pemerintah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945 s.d. 2004 dengan status/aspek legalitasnya

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2004-01-01

Pedoman pengelolaan keuangan daerahPeraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 : lengkap dengan lampiran-lampiranCet. 1.

Fokusmedia2004-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Citra Utama2005-01-01

Bagan alir siklus pengelolaan keuangan daerahberdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2006-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2007-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2007-01-01

Desain besar penataan daerah di Indonesia tahun 2010-2025

Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia2010-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011dilengkapi peraturan Menteri Keuangan no. 118/PMK.07/2010 tentang pedoman umum dan alokasi dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah tahun anggaran 2010, tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata cara pemilihan calon pemberi dan penarikan pinjaman dalam negeri

Cipta Media Indonesia2010-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2010 tentang sistem informasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan pedoman satuan polisi pamong praja (Satpol PP)

Cipta Media Indonesia2010-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 6 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Komite Aksi Daerah, penetapan rencana aksi daerah, dan pemberdayaan masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

Pusat Hubungan Masyarakat2010-01-01

Himpunan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2011

Panca Bhakti2011-01-01

Pedoman pengelolaan keuangan daerahperaturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya nomor 59 tahun 2007 : dilengkapi dengan lampiran-lampiran

Fokusmedia2011-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerahdilengkapi Permendagri no. 59 th. 2007 ttg. perub. atas Permendagri no. 13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri no.13 th. 2006 ttg. pedoman pengelolaan keuangan daerahCet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2011-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013dilengkapi koordinasi penyusunan petunjuk teknis dana alokasi khusus, pedoman umum dan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2012, Permendagri no. 32 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2013, Peraturan pemerintah no. 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah

Cipta Media Indonesia2012-01-01

Permendagri no. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri no. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBDdilengkapi PP no. 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, Permenkeu no. 151/PMK.05/2011 tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, PP no. 59 tahun 2012 tentang kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah, Permendagri no. 32 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2013, PMK no. 6/PMK.07/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah

Cipta Media Indonesia2012-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 dan petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)dilengkapi PMK no. 32/PMK.02/2013 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, Permendageri no. 3 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PMK 165/PMK.07/2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah

CV. Cipta Media Indonesia2013-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2015dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 8 tahun 2014 tentang sistem informasi pembangunan daerah

CV. Cipta Media Indonesia2014-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dan standar prosedur operasi dalam rangka pencairan dana pada kantor pelayanan perbendaharaan negaradilengkapi PMK no. 54/PMK.07/2014 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-2/PB/2014 tentang perubahan kedua atas Perdirjen Perbendaharaan no. Per-72/PB/20122 tentang mekanisme pengelolaan dana perhitungan fihak ketiga, Perdirjen Perbendaharaan no. Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepdirjen Perbendaharaan no. Kep-66/PB/2013

CV. Cipta Media Indonesia2014-01-01

Permendageri RI no. 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerahdilengkapi Permendageri no. 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah, Undang-Undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

CV. Cipta Media Indonesia2014-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerahdilengkapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur

CV. Cipta Media Indonesia2015-01-01

Indonesia. Departemen Dalam Negeri

Identifiers

Top Subjects

Books by Indonesia. Departemen Dalam Negeri