Reading Length | Indonesia.

Cover image for Mining ordinance of Netherlands India

Mining ordinance of Netherlands Indiaeffective May 1st, 1907

1906-01-01

De opium-regie

G. Kolff & Co.1920-01-01

Naar de nieuwe rechtsorde in Indonesiëbouwstoffen voor de Federatie

Druk Visser1948-01-01

Het Herziene Inlandsch Reglement(Staatsblad 1941, no. 44).9. druk.

Balai Pustaka1949-01-01

Peraturan-Pemerintah nr. 16 tahun 1950 (Lembaran-negara 1950, nr. 61) dan pendjelasannja (tambahan Lembaran-negara 1950, nr. 41).

Pertjetakan Negara1950-01-01

Brosure undang-undang bea meterai (de Zegelverordening)

Al Ma'arif [pendahuluan1950-01-01

Undang-undang Dasar Sementara Republik IndonesiaUndang- undang nr 7 tahun 1950, Lembaran negara 1950, nr 56 dan pendjelasan Undang- undang nr 7 tahun 1950, tambahan Lembaran negara nr 37.

Pertjetakan Negara1950-01-01

Perdjandjian persahabatan Indonesia-Pakistan

Endang1951-01-01

Perdjandjian persahabatan Indonesia-India, disusun oleh Nurdjana Sutardjo

Endang1951-01-01

Perdjandjian persahabatan Indonesia-Burma

Endang1951-01-01

Himpunan undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan G.M. Daerah Istimewa Jogjakarta.

Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, Bag. Perundang-undangan1951-01-01

Persetudjuan dagang antara Republik Indonesia dan Djepang.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia1952-01-01

Susunan pengadilan dalam negara Republik Indonesia

Pustaka Rakjat1952-01-01

Undang² pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat

Menara Pengetahuan1953-01-01

Ordonansi padjak upah, dengan aturan-aturan penjelenggaraannja jang penting-penting.

G.C.T. van Dorp1953-01-01

Menudju bank nasional

Gunung Agung1953-01-01

Peraturan-peraturan hukum tentang pendaftaran dan balik nama dari harta tetap dan kapaldilengkapi sampai 1 Oktober 1954 = De wettelijke verordeningen betreffende de in- en overschrijving van onroerende zaken en schepen : bijgewerkt tot 1 October 1954 : teks dan keterangan disusun oleh

Van Dorp1954-01-01

Pengadilan di Indonesia

Politeia1954-01-01

Himpunan kitab undang²Hukum pidana tentara (K.U.H.P.T.) Hukum disiplin tentara (K.U.H.D.T.) [dan] Peraturan disiplin tentara (P.D.T.)

R. Schenkhuizen1954-01-01

Perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dan negara-negara asing

Kementerian Penerangan, Bagian Dokumentasi1954-01-01

Tembakau dan peraturan²nja.

Pusat Djawatan pertanian Rakjat1956-01-01

Official documents on the establishment of the Province of West Irian.

Ministry of Information, Republic of Indonesia1956-01-01

Peraturan² Pemerintah no. 3, 4, 5 tahun 1957 tentang penjerahan padjak negara kepada daerah, pemberian gandjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah, dan Panitia Negara Perimbangan Keuangan.

Kementerian Penerangan R.I.1957-01-01

Undang-undang no. 32 tahun 1956 dan Undang-undang no. 1 tahun 1957tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri dan tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Kementerian Penerangan R.I.1957-01-01

Peraturan penguasa perang pusat no. Pt./Perperpu/022/1958

Kementerian Penerangan1958-01-01

Undang-undang no. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia

Kementerian Penerangan1958-01-01

Peraturan-peraturan Pemerintah no. 40, 41, 42, 43, 44 dan 45 tahun 1958.

Kementerian Penerangan R.I.1958-01-01

Undang-undang no. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi

Departemen Penerangan1958-01-01

Peraturan Pemerintah no. 67 tahun 1958, tentang pelaksanaan undang-undang no. 62 tahun 1958 tentang kewarga negaraan Republik Indonesia

Kementerian Penerangan1959-01-01

Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1959, tentang pelaksanaan undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok mengenal soal dwi kewarganegaraan (Undang-undang no. 2 tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 no. 5)

Departemen Penerangan1959-01-01

Penetapan Presiden Republik Indonesia no. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah

Departemen Penerangan1959-01-01

The nationalization of Dutch-owned enterprises in Indonesia.

Ministry of Information, Republic of Indonesia1959-01-01

Penetapan Presiden Republik Indonesia no. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. (Disempurnakan)

Departemen Penerangan1959-01-01

Undang-undang no. 74 tahun 1957 tentang keadaan bahajaundang-undang no. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara R. I.; peraturan pemerintah no. 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan.

Kementerian Penerangan1959-01-01

Penetapan-penetapan Presiden Republik Indonesia no. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1959

Kementerian Penerangan1959-01-01

Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia no. 485/M.P./1959

Departemen Penerangan1959-01-01

Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu-lintas djalan (U.U.L., P.P.L., Pen.L.P. dan Pen.L.-D.N.)

Politeia1959-01-01

Undang-undang darurat no. 4, 5 dan 6 tahun 1959 tentang tanda-tanda Bintang Kehormatan

Departemen Penderangan1959-01-01

Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 3, 4 dan 5 tahun 1959, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah no. 7 dan 8 tahun 1959

Departemen Penerangan1959-01-01

Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 10 tahun 1959, tentang larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran jang bersifat asing diluar ibukota daerah Swatantra tingkat t dan ii, serta karesidenan

Departemen Penerangan1959-01-01

Peraturan-peraturan Presiden no. 1 dan 2 tahun 1959

Departemen Penerangan1959-01-01

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang tentang keadaan bahaja (no. 23 th. 1959-LN 1959/139-TLN 1908) dan peraturan-peraturan jang berhubungan dengan itu.

Inspektorat Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat1959-01-01

Penetapan Presiden no. 5 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah

Departemen Penerangan1960-01-01

Act No. 5 of the year 1960 concerning basic regulations on agrarian principles and government regulation in lieu of Act No. 56 concerning fixation of the size of agricultural land.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1960-01-01

Undang-undang koperasi dan peraturan² ketentuan² pelaksanaannjaPERATURAN PEMERINTAH

Departemen Transkopemada, Djawatan Koperasi1960-01-01

Peraturan-peraturan Penguasa Perang Tertinggi no. 5, no. 6, dan no. 7 tahun 1960keputusan-keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia no. 200 dan 201 tahun 1960.

Departemen Penerangan1960-01-01

Pemikiran tentang undang-undang pokok perikanan sebagai sarana pembangunan perikanan nasional.

1960-01-01

Undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang perdjandjian bagi-hasil

Departemen Penerangan1960-01-01

The Indonesian cooperatives

Dept. of Transmigration, Cooperative and Rural Community Development1960-01-01

Penuntun 1960 untuk para madjikan dan penerbit partikelir

Eresco1960-01-01

Penetapan Presiden Republik Indonesia no. 5 tahun 1960 (disempurnakan) tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah

Departemen Penerangan1960-01-01

Tafsiran Undang-undang pokok agraria

Keng Po1960-01-01

Tentang dan sekitar Undang-undang dasar 1945[Tjetakan 3.

Djambatan1960-01-01

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang no. 21 th. 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia

Departemen Penerangan1960-01-01

Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria[Tjet. 1.

Ganung Lawu1960-01-01

Himpunan undang-undang umum(ringkasan dari 32 undang-undang jang terpenting)

Politeia [kata pengantar1961-01-01

Keputusan Presiden R. I. no. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka

Departemen Penerangan R. I.1961-01-01

Peraturan Presiden no. 28 tahun 1960 tentang perubahan peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong dan amanat-amanat Presiden Sukarno pada upatjara-upatjara pelantikan tanggal 25 Djuni 1960 dan tanggal 5 Djanuari 1961

Departement Penerangan1961-01-01

Kitab undang-undang perniagaan(Wetboek van koophandel)Tjet. 2, diperbaiki.

Sumur Bandung1961-01-01

Undang-undang no. 9 tahun 1960tentang pokok-pokok kesehatan.

Departemen Penerangan1961-01-01

Undang-undang tentang penempatan tenaga asingdengan pendjelasan dan peraturan-peraturan pelaksanaannjaTjet. 1.

[P. Sedjahtera1961-01-01

Peraturan Pemerintah no. 70 tahun 1961tentang penetapan perintjian pos-pos pengeluaran routine dari anggaran pendapatan dan belandja negara untuk tahun dinas 1961 (Lembaran Negara no. 91 tahun 1961)

Pertjetakan Negara1961-01-01

Peraturan penguasa perang tertinggi no. 1 tahun 1961tentang perubahan Peraturan penguasa perang tertinggi no. 7 tahun 1960, tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaja.

Departemen Penerangan1961-01-01

Peraturan Pemerintah no. 201 tahun 1961 tentang peraturan tentang penjesuaian pangkat dan gadji dari P.G.P.N. 1955 ke P.G.P.N. 1961 (Lembaran negara no. 240 tahun 1961 dan pendjelasan dalam Tambahan Lembaran negara no. 2281).

s.n.1961-01-01

Undang-undang pokok agraria dan pelaksanaan landreform

Staf Penguasa Perang Tertinggi1961-01-01

Undang-Undang Dasar 1945 dan pendjelasanTjet. 2.

Miswar1962-01-01

Undang-undang perguruan tinggi

Biro Ilmu Pengetahuan, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan, Dept. P.T.I.P.1962-01-01

Government statement respecting the regrouping of the Kerdja Cabinet

Dept. of Information, Republic of Indonesia1962-01-01

Land reform u. u. pokok agraria u. u. bagi hasil peraturan pendaftaran tanah

1962-01-01

Almanak lembaga-lembaga negara dan kepartaian

Departemen Penerangan1962-01-01

Perundang-undangan padjak IndonesiaTjet. 3

Eresco1962-01-01

Reglemen Indonesia jang dibaharui S. 1941 no. 44, R.I.B., disusun sampai achir tahun 1963

Politeia [kata pengantar1963-01-01

Undang-undang Bank Negara Indonesia.

s.n.1963-01-01

"Polisi" (tugas kewadjiban pekerdjaan dan wewanangnja

Politeia [kata pengantar1963-01-01

Deklarasi ekonomi, peraturan2 pelaksanaan, beserta pendjelasan2nja. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tk. I. Djawa-Barat (Biro I Bagian Pembangunan Daerah Djabar) dengan kerdja sama bamuan: Madjelis Perniagaan dan Perusahaan (M. P. P.) Djawa-Barat

Dua-R1963-01-01

Himpunan ketentuan-ketentuan penjelenggaraan mengenai devisen (H. K. P. D.)

Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri [kata pendahuluan1963-01-01

Pidato pengantar Ketua Komisi Haluan Negara Roeslan Abdulganidiutjapkan pada sidang umum ke-II 1963 MPRS di Bandung pada tanggal 18 Mei 1963 mengenai pengangkatan Bung Karno mendjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup.

Departemen Penerangan1963-01-01

Organisasi dan tata-kerdja Departemen Perindustrian Rakjat, no. 1, th. 1963

Bagian Penjuluhan-Direktorat Industrialisasi, Departemen Perindustrian Rakjat1963-01-01

Peraturan Presiden no. 4 th. 1962, Peraturan Presiden no. 5 th. 1962, Peraturan Pemerintah no. 9 th. 1962, Peraturan Pemerintah no. 15 th. 1962 [dan] Peraturan Pemerintah no. 18 th. 1962

Departemen Penerangan1963-01-01

14 matjam peraturan negara tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi

Firma Harris1963-01-01

Peraturan-peraturan negara tentang pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Diumumkan melalui Radio Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 1963 djam 19.15

Departemen Penerangan1963-01-01

The provisional constitution of the Republic of Indonesia, with annotations and explanations on each article

Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Dept. of Asian Studies, Cornell University1964-01-01

Himpunan beberapa peraturan ekonomi tahun 1964

Biro Penerangan Ekonomi1964-01-01

Meningkatkan pelaksanaan Dwikora

Departemen Penerangan1964-01-01

Why Indonesia opposes British-made "Malaysia."

Govt. Print. Off.1964-01-01

Peraturan-peraturan tentang Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta, BAMUNAS

Jajasan Penerbitan Universitas Hasanuddin1964-01-01

Himpunan undang-undang, peraturan-peraturan, serta keputusan-keputusan, dan instruksi-instruksi dibidang perumahan dan sewa-menjewa

1964-01-01

Bahan-bahan pokok indoktrinasi

Prapantja1964-01-01

Tiga Undang-undang Dasar, oleh A. K. Pringgodigdo

Pembangunan1964-01-01

Buku tarip-tarip pos bea masuk golongan barang impor (gol.: I, II, III, IV) peraturan barang penumpang, barang pindahan, kiriman barang dengan pakket pos, kapal, kapal udara

1964-01-01

Undang-undang pokok : kehakiman, kedjaksaan, kedjaksaan tinggi, kepolisian, tentang korupsi, pelaksanaan hukuman mati, tentang subversi, tindak pidana ekonomi.

s.n.1964-01-01

Padjak-daerah dan retribusi-daerah

Eresco1964-01-01

Kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P.)serta komentar-komentarnja lengkap pasal demi pasal untuk para pendjabat kepolisian, kedjaksaan, pamong-pradja, dsb.[Tjet. 5.]

Politeia1965-01-01

Himpunan surat² edaran jang mempunjai sangkut paut dengan pembajaran² dengan djalan pemindah bukuan lewat bank (giraal verkeer).

Direktorat Keuangan dan Anggaran Belandja, Angkatan Bersendjata1965-01-01

Kumpulan perpadjakan di Indonesia tahun 1964 mengenai padjak pengampunan

Penerbit Bulletin Management1965-01-01

Statute of the National Front

Central Board of the National Front1965-01-01

Himpunan peraturan-peraturan/perundang-undangan farmasi

Lembaga Farmasi Nasional1965-01-01

Undang² pokok kekuasaan kehakiman (U.U. no. 19 th. 1964) dan Undang² pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung (U.U. no. 13 th. 1965)

Eresco1966-01-01

Government's statement on economic and financial policies.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1966-01-01

Kitab undang² hukum dagang dan Undang² kepailitanWetboek van koophandel dan Faillissements verordening.Tjet. 2

Pradnjaparamita1966-01-01

Himpunan perundang-undangan kesehatan 1960-1965

Bagian Penerbitan Biro Hubungan Masjarakat, Departemen Kesehatan1966-01-01

Kebidjaksanaan pemerintah dalam rangka stabilisasi ekonomi.

Departemen Penerangan R. I.1966-01-01

U.U.D.R.I. 1945 (beserta pendjelasan dan lampiran² penting)Tjet. 1.

Keng1966-01-01

Undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing

Departemen Penerangan R. I.1967-01-01

Ordonansi padjak pendapatan 1944, setelah dirubah/ditambah, terachir dengan Perpu no. 2 tahun 1965, jo Peraturan Menteri Iuran Negara R.I. no. PPd. 1-1-14 tahun 1966

s.n.1967-01-01

Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 05, tahun 1967, tentang bentuk kerdja-sama dan tata-kerdja aparatur pemerintahan di daerah

Departemen Penerangan R.I.1967-01-01

Regulation concerning: sur tax (additional import duty-opcenten)surplus profit (laba lebih-meerwinst), reduction of import duty for special commodities [and] group of goods, allocated to be imported on the basis of B. E. (bonus export) A.D.O. (automatic foreign exchange allocation)

1967-01-01

Perundang-undangan pabean.

Direktorat Djendral Bea dan Tjukai1967-01-01

Himpunan products legislative Presiden Republik Indonesia, kwartal I-II[-triwulan III-IV], 1967

Bagian1967-01-01

The new regulations on economic and financial policies.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1967-01-01

Government regulations on mining and the extraction of oil and natural gas.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1967-01-01

Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 132 tahun 1967 tentang perubahan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan-keamanan.

Departemen Penerangan R.I.1967-01-01

Kitab undang2 hukum pidana, terdjemahan MoeljatnoTjet. 4.

Seksi Pidana UGM1967-01-01

Law no. 1 of the year 1967 concerning foreign capital investmentand related decisions and instructions of the Ampera Cabinet.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1967-01-01

Tariff book of the new Indonesian customs import duties

s.n.1967-01-01

Himpunan peraturan-peraturan angkutan lautPenerbitan 3.

Departemen Perhubungan Laut1967-01-01

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Dept. of Information, Republic of Indonesia1967-01-01

Undang-undang no. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Departemen Penerangan, Republik Indonesia1968-01-01

Foreign capital investment regulations

Importers & Wholesalers Association of Indonesia1968-01-01

Himpunan peraturan ekspor

Organisasi Perusahaan Sedjenis Importir-Pedagang Besar Indonesia1968-01-01

Undang-undang no. 10 tahun 1967 tentang Perobahan dan Tambahan atas Perobahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

Departemen Penerangan, Republik Indonesia1968-01-01

Undang-undang no. 13 tahun 1967 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968.

Departemen Penerangan R. I.1968-01-01

Law no. 14 of 1967 on the basic principles of banking and foreign banking.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1968-01-01

Indonesian tax laws and regulations.

Sycip, Gorres, Velayo & Utomo1968-01-01

Act no. 21/1968 re Bank Rakjat Indonesia.

s.n.1968-01-01

Peraturan baru tentang opsenten, laba lebih, pembebasan (penurunan) bea masukGolongan barang² jang dapat diimpor dengan B. E. New publication concerning surtax, surplus profit (Meerwinst), reduction of import duty. Grouping of commodities.

1968-01-01

Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 16 tahun 1968 tentang projek-projek pemerintah jang perlu didjamin berhasilnja pelaksanaannjaketua-ketua projek jang bertanggung djawab serta menteri-menteri/pimpinan lembaga pemerintah jang bersangkutan jang ikut serta bertanggung djawab astas suksesnja pelaksanaan projek-projek tersebut, sebagai tertjantum pada lampiran Keputusan ini.

Departemen Penerangan Republik Indonesia1968-01-01

Kabinet Amperadokumen-dokumen pokok tentang Kabinet Ampera, aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan kebidjaksanaan.

Departemen Luarnegeri, Direktorat Research1968-01-01

Kumpulan undang-undang dan peraturan-peraturan tentang veteran Rep. Indonesia

Pentja1968-01-01

Himpunan peraturan² hukum atjara pidana

Erlangga1969-01-01

Labour legislation, Republic of Indonesia.1st ed.

Juridical Bureau, Dept. of Manpower1969-01-01

Indonesian tax laws relating to direct taxeswith 1969 tax guide to employers/entrepreneurs for deduction of personal income tax, May 1969.

Sycip, Gorres, Velayo & Utomo1969-01-01

Himpunan peraturan bank.

Ginsi1969-01-01

Himpunan peraturan kepegawaian.

Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta1969-01-01

Rentjana pembangunan lima tahun, 1969/70-1973/74Repelita Republik Indonesia.

Pantjuran Tudjuh1969-01-01

Indonesian sales tax laws, July 1969.

Sycip, Gorres, Velayo & Utomo Certified Public Accountants1969-01-01

Undang-Undang no. 4, 5, 6, 7 tahun 1968.

Departemen Penerangan Republik Indonesia1969-01-01

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1969 tentang pengendalian operasional pembangunan lima tahun, 1969-1973 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1969.

Departemen Penerangan R.I.1969-01-01

Undang-Undang no. 1, 2, 3 tahun 1968.

Departemen Penerangan Republik Indonesia1969-01-01

Pengetahuan prosedur eksporlengkap dengan peraturan² ekspor.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1969-01-01

Regulations of the government of the Republic of Indonesia concerning improvements and reforms in trade, monetary, and fiscal policies as from April 17, 1970.

Dept. of Information Republic of Indonesia1970-01-01

The Corporation tax ordinance 1925 (as lastly amended and added with law no. 8 year 1970)

CAFI1970-01-01

Undang² pensiun beserta petundjuk² pelaksanaan.

Departemen Keuangan1970-01-01

Himpunan undang-undang jang bersangkutan dengan survey agreement.

Direktorat Inventarisasi dan Perentjanaan Kehutanan1970-01-01

Himpunan peraturan penanaman modal asing.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1970-01-01

Undang-Undang no. 2 Tahun 1970 beserta Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1970.

Departemen Penerangan, Republik Indonesia1970-01-01

Kumpulan terdjemahan peraturan2 tentang pemerintahan daerah djaman pendjadjahan Belanda di Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara R. I., Perwakilan Djawa B arat1970-01-01

Import export and foreign exchange traffic regulations (P.P. 16/1970, with implementation).

Pos Tiga1970-01-01

Government regulation no. 3/1970 concerning implementation of Law no. 15 of the year 1969 on the general elections of the members of the People's Consultative/Representative Institutions and Law no. 16 of the year 1969 on the formation and status of the Madjelis Permusjawaratan Rakjat, the Dewan Perwakilan Rakjat, and the Dewan Perwakilan Rakjat Daerah for the Region of the West Irian Province.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1970-01-01

Undang-undang pendidikan dan U.U. perguruan tinggilatar belakang beserta proses pembentukannya.

Jemmars1970-01-01

Perundang-undangan nasional dibidang kesehatanPenerbitan 2.

Bagian Penerbitan dan Perpustakaan, Biro V, Departemen Kesehatan R.I.1970-01-01

Undang-undang, peraturan pemerintah, pendjelasan-pendjelasan pemilihan umum, dilengkapi dengan bagan-bagan & disusun setjara sistimatis.

Jajasan Carya Dharma, Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri1970-01-01

Kumpulan peraturan² jang berhubungan dengan bimbingan usaha koperasi.

Departemen Transmigrasi dan Koperasi1970-01-01

The income tax ordinance 1944 (as lastly amended and added with Law no. 9 year 1970)

1970-01-01

Undang-Undang no. 16, 17, 18, 19, 20 tahun 1968.

Departemen Penerangan, Republik Indonesia1970-01-01

Pemilihan Umum 1971undang-undang dan ketentuan² pelaksanaannja, Undang-Undang nomor 15 dan 16, Peraturan Pemerintah no. 1, 2 dan 3, Keputusan Presiden no. 3, 4 dan 5.

Pantjuran Tudjuh1970-01-01

Perobahan tarif bea masuk.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1970-01-01

Foreign capital investment regulations in Indonesia, 1967-1970.

Pos Tiga1970-01-01

Undang² & peraturan pelaksanaan penanaman modal asing1967-1970.

Pos Tiga1970-01-01

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1969 tentang pengendalian operasionil pembangunan lima tahun 1969-1973 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1969.Tjet. 2.

Departemen Penerangan R.I.1970-01-01

Pedoman umum mengenai undian dan pengumpulan dana.

Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam & Dana Bantuan Sosial1970-01-01

Undang-undang no 5, 6, 7, 8 tahun 1969.

Departemen Penerangan Republik Indonesia1970-01-01

Himpunan peraturan² tenaga kerdja.Disusun oleh Biro Tata Hukum dan Hubungan Lembaga-Lembaga Negara, Departemen Tenaga Kerdja.Tjet. 3.

Erlangga1970-01-01

Undang-undang pemilihan umum dan Undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Dufy1970-01-01

Law no. 3, 1970 on basic stipulation for free trade zones and freeports & Law no. 4, 1970 on the establishment of the Sabang free trade zone and freeport.

Pelaksana Pembangunan Projek Pelabuhan Bebas Sabang1970-01-01

Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1970, no. 2 tahun 1970, no. 3 tahun 1970lampiran buku Undang-undang pemilihan umum

Dufy1970-01-01

Tariff of customs duty, grouping of goods, and sales tax of the new regulation in Indonesia, 1970

Importers Association of Indonesia1970-01-01

Undang-undang perbendaharaan Indonesia =Indische comptabiliteitswet, Staatsblad 1925, no. 448 dan Peraturan pengurusan tata-usaha = Regelen voor het administratief beheer, Staatsblad 1933, no. 381.

s.n.1970-01-01

Rentjana pembangunan lima tahun D.C.I. Djakarta

s.n.1970-01-01

Government policy on family planning in Indonesia, 1970.

Nasional [sic] Family Planning Coordinating Board, Bureau of Information and Motivation1971-01-01

Rentjana induk kegiatan membangun kesehatan rakjat Indonesia

Bagian Penerbitan dan Perpustakaan, Biro V, Departemen Kesehatan R.I.1971-01-01

Himpunan peraturan penanaman modal dalam negeri, P. M. D. N.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1971-01-01

Ordonansi padjak pendapatan 1944(sebagaimana terachir telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang no. 9 tahun 1970)

Hubungan Masjarakat, Direktorat Djenderal Padjak1971-01-01

Capital investment in forestrytechnical guide.2d ed.

1971-01-01

Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang no. 3 tahun 1971. (L. N. 1971 no. 19 T. L. N. no. 2958).

Intibuku Utama1971-01-01

Ordonansi padjak perseroan 1925 dan Undang-undang padjak atas bunga dividen dan royalty 1970(sebagaimana terachir telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang no. 8 dan 10 tahun 1970).

Hubungan Masjarakat, Direktorat Djendral Padjak1971-01-01

Domestic capital investment regulations.

Postiga1971-01-01

Himpunan peraturan-peraturan tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan ... di Indonesia

Fakultas Hukum & Pengetahuan Masjarakat, Universitas Hasanuddin1971-01-01

Undang-undang no. 22 tahun 1961tentang perguruan tinggi dengan beberapa peraturan pelaksanaannja.

Direktorat Pendidikan Tinggi1971-01-01

Himpunan peraturan tentang perminjakan dan gas bumi.

Express1971-01-01

Tariff book of import duties

1971-01-01

Ordonansi padjak perseroan 1925(sebagaimana terachir diubah dan ditambah dengan Undang-undang no.8, tahun 1970)

Direktorat Hukum & Hubungan Perpadjakan Internasional, Direktorat Djenderal Padjak1971-01-01

Definisi tingkat completely knocked down, C. K. D.barang impor untuk kendaraan bermotor, radio dan televisi, sepeda, tape recorder, electric fan, phonograph, accu, motor diesel, kerosene ranges, sepeda motor, mesin djahit, air conditioners, refrig[er]ators.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1971-01-01

List of commodities for the statistics, import and tariff of customs duty, grouping of goods, and sales tax of the new regulation in Indonesia

Economic1971-01-01

Pokok-pokok perbankan berdasarkan undang-undang no. l4/1967 dan sjarat-sjarat dan tata-tjara pendirian bank umum swasta, bank pembangunan swasta, bank tabungan swasta berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan no. Kep/603/M/IV/12/1968.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1971-01-01

Rantjangan anggaran pendapatan dan belandja negara tahun 1971/1972pembangunan.

s.n.1971-01-01

Himpunan peraturan perdagangan-perusahaan bidang dalam negeri.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1971-01-01

Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan-keputusan lainnja tentang pemerintah daerah, antara tahun 1945-1950.

Biro Pendidikan dan Latihan, Departemen Dalam Negeri1971-01-01

Undang² dan peraturan² pemerintah dibidang perumahan.

LPMB1971-01-01

Himpunan surat-surat keputusan pembinaan pendidikan tinggi.

Pusat Pendidikan, Departemen Dalam Negeri1971-01-01

Anggaran pendapatan dan belandja Negara tahun 1971/1972.

s.n.1971-01-01

Peraturan tentang pemberian sokongan kepada sekolah nasioanl [sic] swasta

1971-01-01

Buku taripbea masuk, GATT, pembebasan & pungutan extra, opcenten, golongan barang, P. Pn. impor untuk barang impor.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1971-01-01

Foreign capital investment regulations in Indonesia, 1971.

Postiga1971-01-01

Himpunan peraturan tentang perminyakan dan gas bumilanjutan

Express1971-01-01

Buku himpunan peraturan² bea & tjukai untuk barang² importdisusun oleh S. Soempena.

1972-01-01

Principal regulations on bankingact no. 14 of 1967.

Economics and Statistics Dept., Bank Indonesia1972-01-01

Invest in Indonesia.

1972-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia =Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 1968 on Bank Rakyat Indonesia.

s.n.1972-01-01

Undang-undang dan peraturan pelaksanaan penanaman modal asing, 1971-1972.

Postiga1972-01-01

Himpunan peraturan perpajakanJanuari 1971 s/d Juni 1972

Majalah Mingguan Berita Pajak1972-01-01

Indonesian labour legislation1st ed.

Dept. of Manpower, Bureau of Legal Affairs and State Institutions Relations]1972-01-01

Himpunan perubahan dan tambahan peraturan perpajakan th. 1970-1972 (sampai bln. September '72)

Biro Penyalur Brosur Pajak1972-01-01

Per-undang²-an tiga bentuk usaha negara

Biro Sospol dan Hukum, Departemen Perindustrian1972-01-01

Tariff of customs duty

Economics,1972-01-01

Anggaran pendapatan dan belandja Negara tahun dinas 1972/1973rutin.

s.n.1972-01-01

Rantjangan undang-undang tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belandja negara, tahun 1971/1972beserta lampiran-lampirannja.

1972-01-01

Foreign capital investment regulations in Indonesia, 1971-1972.

Postiga1972-01-01

Rantjangan anggaran pendapatan dan belandja negara tahun 1972/1973.

s.n.1972-01-01

Himpunan undang-undang dan peraturan-peraturan tentang orang asing di Indonesia.Ordinances and regulations concerning foreign people in Indonesia

1972-01-01

The law on the basic provisions of mining and its implementing regulations.

Ministry of Mines, Republic of Indonesia1972-01-01

Labour legislation, Republic of Indonesia (1945-1972)

Erlangga1972-01-01

Himpunan peraturan impor 1971/1973.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1973-01-01

Sales tax act 1951, law no. 19 drt. 1951(as per the final amendment and addenda through law no. 2 year 1968).

Berita Pajak1973-01-01

Kumpulan peraturan tentang pertahanan sipil.

Dikumpulkan oleh Pusat Pendidikan, Departemen Dalam Negeri1973-01-01

Tax law on interest, dividend, and royalty, 1970(dividend tax regulations 1959 as amended and supplemented by law no. 10 year 1970)

Berita Pajak1973-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan dalam bidang tenaga kerjaCet. 4.

Departemen Tenaga Kerja1973-01-01

Himpunan peraturan-peraturan tentang pembentukan daerah(keadaan sampai dengan 1 Juni 1973)

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia1973-01-01

Anggaran pendapatan dan belanja Negara, tahun dinas 1973/1974rutin.

s.n.1973-01-01

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1973/1974pembangunan.

s.n.1973-01-01

81129900 Tariff of customs duty (B.T.N. classification system)

Bipenek1973-01-01

Kumpulan per-undang-undangan perumahan.

Departemen Sosial R I, Direktorat Jenderal Bina Karya, Direktorat Urusan Perumahan1974-01-01

Laporan perkembangan kebijaksanaan riset.

s.n.1974-01-01

Undang-undang Republik Indonesia normor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Departemen Penerangan Republik Indonesia1974-01-01

Himpunan perubahan dan tambahan mengenai aturan bea meterai 1921 dan penuntun bea meterai dagang, th.1974 (sampai bulan Sepemer th.1974)dilengkapi dengan tarip angkutan jalan raya, angkutan dengan kereta api, dan angkutan udara, penyesuaian tarip pos dan giro, penyesuaian tarip telekomunikasi.

Badan Penyalur Buku² Ekonomi & Keuangan1974-01-01

Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital.

Berita Pajak1974-01-01

Peraturan tentang ganti rugi dan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia1974-01-01

Undang undang dan peraturan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri, 1968-1974.

Positga1974-01-01

Undang-undang R. I. no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diundangkan di Jakarta pada tgl. 2 Januari 1974.

U.P. Indonesia1974-01-01

Kumpulan peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai pers, radio, film dan televisi

Erlangga1974-01-01

Koperasi pegawai negerisuatu kompilasi undang-undang koperasi, anggaran dasar K.P.N. "Pedanka" dan anggaran dasar PKPN Komad Surabaya.

Sekretariat Perwakilan Departemen P. dan K. Propinsi Jawa Timur1974-01-01

Himpunan peraturan dan undang² tentang perkawinan[Cet. 1.]

Ichtiar Baru1974-01-01

Ordonansi pajak perseroan 1925, th. 1970-1974(terachir sampai dengan bulan Juni 1974).

Badan Penyalur Buku² Ekonomi & Keuangan1974-01-01

Laporan Direktorat Pendidikan TinggiDirektorat Jendral Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1969/1974.

Direktorat1974-01-01

Himpunan perubahan dan tambahan peraturan perpajakan th. 1973-1974 (sampai bulan Juni 1974)...

BIPENEK1974-01-01

Tariff of customs duty and sales tax.

Bipinek, Bureau for Distributor of Books on Economics & Finance1974-01-01

Foreign capital investment regulations in Indonesia, 1971-1973.

Postiga1974-01-01

Government of Indonesia and Unicef cooperation in young human resource developmenta perspective plan, 1974-1979.

Republic of Indonesia1974-01-01

Health development programme in the second five year national development plan (Repelita II).

Publications and Libraries Division, Bureau V, Ministry of Health, Republic of Indonesia1974-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 42 tahun 1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi.

Bagian Hubungan Masyarakat, Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi1974-01-01

The Indonesian marriage law.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1975-01-01

Human settlementsnational report

Dit. PMB1975-01-01

Himpunan peraturan-peraturan tentang penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah.

Departemen Dalam Negeri1975-01-01

Government statements on the East-Timor question.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1975-01-01

Pajak atas bunga, dividen dan royalty (PBDR)suatu himpunan dari Undang-undang pajak dividen yang disempurnakan menjadi pajak atas bunga, dividen dan royalty, 1970, dengan dilengkapi surat-surat keputusan Menteri Keuangan sampai dengan nomor Kep. 335/MK/II/4/1975.

Berita pajak1975-01-01

Master plan of operations for a programme of services for children in the context of young human resources development in Indonesia, 1975-1979.

Republic of Indonesia1975-01-01

Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1975/1976 (Undang-undang nomor 1/1975) beserta Pedoman pelaksanaan dan lampiran-lampirannya (Keputusan Presiden nomor 7/1975).

Departemen Penerangan Republik Indonesia1975-01-01

Masalah pertanian, tenaga kerja, transmigrasi dan koperasipenjelasan Pemerintah didepan sidang Komisi IV DPR.

Departemen Penerangan RI.1975-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi di Indonesia.[Cet. 2.].

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi1975-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan kesejahtraan sosial.

Biro Hukum, Departemen Sosial R.I.1975-01-01

Masalah perdagangan beras, gula dan Kopraketerangan Pemerintah pada Komisi VII DPR-RI.

Departemen Penerangan R.I.1975-01-01

Himpunan perubahan dan penyesuaian tarip bea masuk dan pajak penjualan =Compilation of amandments [sic] and adjustments of customs duty and sales tax tariff

Central Bureau of Statistics, Annual Statistics & Publications Division?]1975-01-01

Educational innovation in Indonesia: Study prepared for the Asian Centre of Educational Innovation for Development (Experiments and innovations in education : Asian series ; no. 13)

Unesco Press1975-01-01

Himpunan peraturan tentang perkawinanCet. 3.

Ichtiar Baru-Van Hoeve1976-01-01

The second five-year development plan, 1974/75-1978/79.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1976-01-01

Pertamina dan minyak bumijawaban/penjelasan Pemerintah atas pertanyaan Komisi I. VI dan VII DPR-RI, pada tanggal 20 mei 1976.

Departemen Penerangan R.I.1976-01-01

Rencana pembangunan lima tahun kedua, 1974/75-1978/79

s.n. 1974?]1976-01-01

Kitab undang-undang hukum perburuhan

Djambatan1976-01-01

Pajak kekayaan.

Berita pajak1976-01-01

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1967/1977pembangunan.

Indonesia1976-01-01

Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1976/1977(Undang-undang no. 1/1976) & pedoman pelaksanaannya Keputusan Presiden no. 14/1976.

Departemen Penerangan RI1976-01-01

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karyalatar belakang beserta proses pembentukannyaCet. 1.

Binacipta1976-01-01

Program bantuan penghijauan dan reboisasi.

s.n.1976-01-01

Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium, the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital.

Berita Pajak1976-01-01

Kewarganegaraan Republik IndonesiaUndang-undang nomor 3 tahun 1976, Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1976, Undang-undang nomor 62 tahun 1958, Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1958.

Departemen Penerangan RI1976-01-01

Aturan bea meterai 1921 dan penuntun bea meterai dagang, dilengkapi dengan peraturan² tambahannya sampai dengan tahun 1977.

Diperbanyak oleh BAPENEK1977-01-01

Ordonansi pajak perseroan 1925 (terakhir dirubah & ditambah dengan Undang² no. 8 th. 1970)dilengkapi dengan peraturan² tambahannya.

Diperbanyak oleh BAPENEK1977-01-01

Kumpulan peraturan-peraturan tentang bursa efek-efek.

Akademi Ilmu Perbankan Perbanas1977-01-01

Undang-undang no. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan proses kelahirannya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia1977-01-01

Himpunan undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia bidang kesehatan, 1945-1976

Departemen Kesehatan R.I.1977-01-01

Monumenten Ordonantie, Stb. 238/1931terjemahan

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah1977-01-01

Rencana pembangunan lima tahun ketiga, 1979/80-1983/84.

Republik Indonesia1979-01-01

Investment law and regulation.

Investment Coordinating Board1979-01-01

Himpunan undang-undang pokok-pokok pemerintahan daerah dan undang-undang desapraja

Tarsito1979-01-01

Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1979/1980 (Undang-Undang no. 2 tahun 1979) & Pedoman pelaksanaan APBN (Keputusan Presiden no. 14 tahun 1979).

Departemen Penerangan R.I., Proyek Pusat Publikasi Pemerintah1979-01-01

Repelita III, pertanian.

Departemen Pertanian R.I.1979-01-01

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa

Ichtiar Baru1980-01-01

Kumpulan peraturan petunjuk pembinaan Hansip dan Menwa.

Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Sosial Politik1980-01-01

Keppres 10, Keppres 14 A, Keppres 15, 1980.

Kompartemen Pengembangan dan Organisasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia1980-01-01

Satellitesfurnishing of launching and associated services : agreement between the United States of America and Indonesia, effected by exchange of notes signed at Washington April 11, 1979.

Dept. of State1980-01-01

Indonesia development plansRepelita I, II & III, 1969-1983.Special ed.

Asia Trade News1980-01-01

Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana berlaku semula, lengkap dengan asli penjelasannya.

Yayasan Bina Pajak1981-01-01

Laporan ketua panitia interdep mengenai proyek Timor Timur.

s.n.]1981-01-01

Pemerintahan desa (Undang-Undang nomor 5 tahun 1979), pedoman pelaksanaan Undang-Undang no. 5 th. 1980 (Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1980), pembinaan kesejahteraan keluarga (Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 1980)[Cet. 1.].

Bina Aksara1981-01-01

Undang-Undang Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, PBDR, dan MPS-MPO sebagaimana berlaku sekarang.

Yayasan Bina Pajak1981-01-01

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.) dengan penjelasannya

Usaha Nasional1981-01-01

Keppres 18-1981 tentang penyempurnaan Keppres 14A-1980 (pelaksanaan APBN 1980/1981) beserta penjelasannya ; dilengkapi dengan APBN 1981-1982 (Undang-Undang no. 1 tahun 1981), Keppres 14A-1980 (pelaksanaan APBN 1980/1981), Keppres 20-1981, koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah.

Diedarkan, Yayasan Kesejahteraan Jayakarta Kodam V/Jaya1981-01-01

Law-book on the Code of Criminal Procedure, Act no. 8/1981.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1981-01-01

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan penjelasannya

Usaha Nasional1981-01-01

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.) beserta penjelasan, latar belakang dan proses pembentukannyaCet. 1.

Binacipta1982-01-01

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.[Cet. l.].

Departemen Penerangan RI1982-01-01

Undang-Undang RI no. 20 Tahun 1982ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, dilengkapi Undang-Undang Dasar 1945.

Alda1982-01-01

K.U.H.A.P., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981.

Simplex1982-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum serta hak dan kewajiban pegawai negeri sipilEd. 1.

Liberty1982-01-01

Undang-Undang Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pusat Penyuluhan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Republik Indonesia1982-01-01

Undang-Undang no. 3 th. 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, dilengkapi dengan Tarip sektor perhubungan th. 1982 (S.K. Menteri Perhubungan tentang penyesuaian tarip perhubungan darat, laut, udara dan Postel), pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa th. 1982.

Dharma Bhakti1982-01-01

Himpunan peraturan hukum tata negara. SuplemenCet. 1.

Penerbit Universitas Indonesia1983-01-01

Act number 5 of 1983 of the Republic of Indonesia on the Exclusive Economic Zone of Indonesia

The Directorate General1983-01-01

Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang perubahannya

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman1983-01-01

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar (KUHP dng penjelasan resmi/komentar)

Politeia1983-01-01

Act no. 7, 1983 of the Republic of Indonesia Concerning Income Tax.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1983-01-01

Himpunan peraturan hukum tata negaraCet. 1.

Penerbit Universitas Indonesia1983-01-01

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, 1984/85-1988/89.

Percetakan Negara RI1984-01-01

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat sektor industri (tahun 1984/1985-1988/1989).

Departemen Perindustrian1984-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia no. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Departemen Perindustrian1984-01-01

Repelita IV, the Fourth Five Year Development Plan of Indonesia, 1984/85-1988/89a summary : policies and prospects for sustained development under challenging conditions.

Republic of Indonesia1984-01-01

UU RI nomor 20 tahun 1982komentar pasal demi pasal Undang Undang Pertahanan Keamanan Negara berikut proses penyusunannya

Alumni1985-01-01

Indonesia develops, REPELITA IV, Fourth Five-Year Development Plan, 1984/85-1988/89.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1985-01-01

Cover image for 5 undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, PP no. 35/1985, PP no. 36/1985.

5 undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, PP no. 35/1985, PP no. 36/1985.Cet. 1.

Ghalia Indonesia1985-01-01

Proses pembuatan Undan -Undan no. 5 th. 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di DaerahCet. 3.

Bina Aksara1985-01-01

Undang-Undang Pajak Bumi & Bangunan, U.U. Bea Meterai beserta peraturan pelaksanaannya.

Dharma Bhakti1985-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimandilengkapi Keppres nomor 75 tahun 1985.

Eko Jaya1986-01-01

apakah seorang terdakwa tidak bersalah diponis hukuman penjara tiga bulan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disesuaikan dengan undang-undang baruKEJAHATAN tindak pidanaoleh saksi palsu berani bersumpah di hadapan hakimCet. 1.

Ghalia Indonesia1986-01-01

Paket Kebijaksanaan 6 Mei.

Jariangau1986-01-01

Undang-Undang Tentang Referendum dan organisasi kemasyarakatan.Cet. 1.

Ramadhani1986-01-01

Daftar nama, kode & peta wilayah administrasi Indonesia, 1986

Biro Pusat Statistik1987-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Ciptadilengkapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ...

Eko Jaya1987-01-01

Undang-Undang Hak Cipta yang telah diperbaharuidilengkapi dengan cara pendaftaran ciptaan

Sinar Grafika1987-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya

Korpri, Unit Sekretariat Jenderal, DPR-RI1987-01-01

Himpunan undang-undang tentang hak cipta.

Departemen Penerangan R.I.1988-01-01

Penjelasan Pemerintah mengenai Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1986/1987 dan Perhitungan Anggaran Negara tahun 1983/1984 dan 1984/1985

s.n.1988-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian dan proses penetapannya serta peraturan pelaksanaannya.

Departemen Perindustrian RI1988-01-01

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima, 1989/90-1993/94.

Departemen Penerangan R.I.1989-01-01

Undang-Undang R.I. no. 6 tahun 1989 dan Keputusan Presiden R.I. no. 53 tahun 1989 tentang paten dan kawasan industridilengkapi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1989 ...

Kloang Klede Jaya1989-01-01

Sistem pendidikan nasionalUndang-Undang Republik Indonesia no. 2 th. 1989 : dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah R.I. no. 39 tahun 1982 ...

Dharma Bhakti1989-01-01

De wetboeken, wetten en verordeningen, benevens de Grondwet van de Republiek Indonesië =Di dalam jilid ini dicantumkan undang-undang, peraturan-peraturan, ordonansi-ordonansi, dll. dari zaman Hindia-Belanda yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang.

P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve1989-01-01

Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima, 1989/90-1993/94

Republik Indonesia1989-01-01

UU no. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan komentar

Pustaka Amani1989-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

s.n.1990-01-01

Peta indeks kecamatan dan desa/kelurahan di Propinsi [nama propinsi], 1990

Biro Pusat Statistik1990-01-01

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima bidang kesehatan, 1989/90-1993/94lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1₃ tahun 1989, buku III, bab 23.

Departemen Kesehatan, Republik Indonesia1990-01-01

Undang-Undang Peradilan Agama beserta penjelasannya.Cet. 1.

Kreasi Jaya Utama1990-01-01

Pháp lý thương mại luật đà̂u tư trong nước va đà̂u tư nước ngoài của Indonesia.

Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá cả1990-01-01

Rancangan pengeluaran pembangunan 1990/1991

Departemen Penerangan RI1990-01-01

Daftar nama, kode & peta wilayah administrasi Indonesia, 1989

Biro Pusat Statistik1990-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1981 Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 Kepada Tahun Anggaran 1981/1982Siap murni tahun 1980/1981.

Republik Indonesia1990-01-01

Undang-Undang PemiluSusunan dalam satu naskah dari Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1990.

Dharma Bhakti1990-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan1990-01-01

The national education systemAct of the Republic of Indonesia, number 2 of 1989.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1990-01-01

Master agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the investors for Asahan Hydroelectric and Aluminum Project

Govt. of Indonesia1991-01-01

Prosecution Service of the Republic of Indonesia, Act number 5/1991Presidential decree number 55/1991 on the organizational structure and procedure of the prosecution service of the Republic of Indonesia

Attorney General's Office Indonesia1991-01-01

Indonesia develops Repelita VFive-year Development Plan, 1989/90-1993/94.

Dept. of Information, Republic of Indonesia1991-01-01

Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Arkola1991-01-01

Industrialization policy of Indonesia

Bureau of Public Relations1991-01-01

Cooperative bill of the Republic of Indonesiathe bill had been approved by the People's Representative Council on September 16, 1992 to be ratified by the President of the Republic of Indonesia.

Ministry of Cooperatives, Republic of Indonesia1992-01-01

Aviation, airworthinessagreement between the United States of America and Indonesia, effected by exchange of notes signed at Jakarta January 23, 1987.

Dept. of State1992-01-01

Undang-Undang Kesehatan, 1992.[Cet. 1.].

Eko Jaya1992-01-01

Kapita selekta Undang-Undang no. 5 th. 1991 Tentang Kejaksaan Republik IndonesiaCet. 1.

Pustaka Kartini1992-01-01

Act of the Republic of Indonesia number 10 of 1992 Concerning Population Development and Development of Prosperous Family

State Ministry of Population and Environment, the Republic of Indonesia1992-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup1992-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia no. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Arikha Media Cipta1992-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

s.n.1992-01-01

Postal, express mail serviceagreement, with detailed regulations, between the United States of America and Indonesia, signed at Jakarta and Washington, January 23 and February 26, 1987.

Dept. of State1992-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, Keringanan pajak & BBN kendaraan bermotor, Kep. Gub. KDKI.

Dharma Bhakti1992-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Bina Dharma Pemuda1992-01-01

Double taxationtaxes on income : convention between the United States of America and Indonesia, signed at Jakarta July 11, 1988 with protocols and exchange of notes.

For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.1993-01-01

Dialog lingkungan hidup pembangunan dan kependudukanTanya jawab Pemerintah-Dewan Perwakilan Rakyat, 1978-1993

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan LingkunganHidup1993-01-01

Daftar nama, kode & peta wilayah administrasi Indonesia, 1993

Biro Pusat Statistik1993-01-01

Indonesia atlas sumberdaya nasionalPerhubungan, pendidikan, kesehatan

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional1993-01-01

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan dan nomor 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Diperbanyak oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur1993-01-01

Copyrightagreement between the United States of America and Indonesia, signed at Washington March 22, 1989.

Dept. of State1993-01-01

Air transport servicesagreement between the United States of America and Indonesia, amending the agreement of January 15, 1968, effected by exchange of notes signed at Denpasar May 2, 1986.

Dept. of State1993-01-01

Hak milik intelektualUndang-Undang Merek 1992, UU no. 19 th. 1992.Cet. 1.

Sinar Grafika1993-01-01

Aviationmemorandum of agreement between the United States of America and Indonesia, signed at Washington and Jakarta, August 23 and October 19, 1990 with annexes.

Dept. of State1993-01-01

Maritime search and rescueagreement between the United States of America and Indonesia, signed at Jakarta July 5, 1988.

For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.1993-01-01

Perubahan status hukum bank-bank pemerintah menjadi perserolengkap dengan anggaran dasar.[Cet. 1.].

Jembar Inti Karya1994-01-01

Government Regulation of the Republic of Indonesia number 20 of 1994, dated May 19, 1994 re shares ownership in companies, estabilished [sic] in the framework of foreign capital investment =Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.Ed. 1994.

Cipta Jaya1994-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan

Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional1994-01-01

Penyuluhan hukum Kejaksaan Agung R.I.

Pusat Penyuluhan Hukum, Kejaksaan Agung R.I.1994-01-01

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam, 1994/95-1998/99.

Republic Indonesia1994-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1994 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Proyek Environmental Management Development in Indonesia1994-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 1 tahun 1995, tanggal 7 Maret 1995, Tentang Perseroan Terbatas.

Cipta Jaya1995-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 1, 1995, March 7, 1995, Concerning Limited Companies.

Cipta Jaya1995-01-01

Susunan dalam satu naskah dari Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1975, kedua dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1980, dan ketiga dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1985Susunan dalam satu naskah dari Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1985, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1995.

Lembaga Pemilihan Umum1995-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 8 tahun 1995 (tanggal 10 Nopember 1995) Tentang Pasar Modal.

Cipta Jaya1995-01-01

Indonesian national forestry action plancountry brief.

Food and Agriculture Organization of the United Nations1995-01-01

Undang-Undang KUP 1994catatan dan latar belakangCet. 1.

Bina Rena Pariwara1995-01-01

UU PPh 1994catatan dan latar belakangCet. 1.

Bina Rena Pariwara1995-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 10 tahun 1995 (tanggal 30 Desember 1995) Tentang Kepabeanan& Undang-Undang R.I. nomor 11 tahun 1995 (tanggal 30 Desember 1995) Tentang Cukai.

Cipta Jaya1995-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 8, 1995 (November 10, 1995) Concerning Capital Markets.

Cipta Jaya1995-01-01

Undang-undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lembaga Pemilihan Umum1995-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budayadan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Direktorat Perlindungan dan Pembinaan, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan1995-01-01

IndonesiaLaw on Limited Liability Companies : Statute law no. 1 of 19951st ed.

SentraLingua1995-01-01

UU PPN dan PPn. BM 1994catatan dan latar belakangCet. 1.

Bina Rena Pariwara1995-01-01

Undang-undang tentang pemilihan umumdan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang pemilihan umum.

Lembaga Pemilihan Umum1995-01-01

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1992 tentang BPR, Bank Perkreditan Rakyat.Cet. 1.

Sinar Grafika1996-01-01

Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.Cet. 2.

Eko Jaya1996-01-01

Law on Income Taxwith footnotes and elucidations.

Indonesia, National Development Information Office1996-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1996 Tentang Panganperdagangan, pangan, pertanian, kesehatan : penjelasan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3656.

s.n.1996-01-01

Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

s.n.1996-01-01

Basic stipulations for transmigration.

Directorate of Foreign Information Services, Dept. of Information, Repulic of Indonesia1996-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 1 year 1995 on Limited Liability Company

The Directorate General1996-01-01

Undang-Undang no. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan permasalahannya.

Mahkamah Agung RI1996-01-01

Law on General Rules and Procedures of Taxationwith footnotes and elucidations.

Indonesia, National Development Information Office1996-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 9 year 1992 on Immigration

The Directorate General1996-01-01

Undang-Undang Usaha Kecil 1995 dan peraturan perkoperasian.

Mitra Info1996-01-01

Daftar nama, kode, dan peta wilayah administrasi Indonesia, 1996

Biro Pusat Statistik1996-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Cipta Jaya1996-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 5 of 1986 on the Administrative Judicial System

The Directorate General1996-01-01

Law on Value Added Tax and Sales Taxwith footnotes and elucidations.

Indonesia, National Development Information Office1996-01-01

Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

BP. Cipta Jaya1997-01-01

The Law of the Republic of Indonesia number 25/1997 Re Manpower

BP. Cipta Jaya1997-01-01

Undang-undang bidang pertahanan keamanan (hankam), 1997.

Mitra Info1997-01-01

Undang-Undang nomor 15/1992 tentang Penerbangan =Law number 15/1992 on AviationCet. 1.

Obor1997-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Cet. 2.

Novindo Pustaka Mandiri1997-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1997 tentang statistik.

BPS1997-01-01

Kumpulan 5 undang-undang perpajakan baru tahun 1997.

Cipta Jaya1997-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1997 Tentang Ketenaganuklirandan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1997 Tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Freezone [sic] (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Harvarindo1997-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BP. Panca Usaha1997-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

BP. Panca Usaha1997-01-01

Peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahdilengkapi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Duta Nusindo1997-01-01

Undang-Undang Pengadilan Anak dan sistim pendidikan nasional 1997.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri1997-01-01

Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Departemen Kesehatan, Republik Indonesia1997-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.Cet. 1.

Cipta Jaya1997-01-01

Perubahan undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek tahun 1997.

Cipta Jaya1997-01-01

Republic of Indonesia, Act no. 24 of 1997 Concerning Broadcasting.

Directorate of Foreign Information Services, Dept. of Information1997-01-01

Himpunan lima peraturan perundang-undangan bidang politik.

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Sospol1997-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 Tentang Penyiarandilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1989 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1992 Tentang PerfilmanCet. 1.

Harvarindo1998-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.

BP. Cipta Jaya1998-01-01

Menegakkan kedaulatan rakyatSenarai gagasan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Badan Pekerja Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, 15-30 September 1998[Cet. 1.] edition

Fraksi Persatuan Pembangunan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia1998-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Subtances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Departemen Kesehatan, Republik Indonesia1998-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

BP. Cipta Jaya1998-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

BP. Panca Usaha1998-01-01

Kumpulan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisianEd. 2.

Yuseha1998-01-01

Kasus pencabutan SIUPP majalah TempoSuatu yurisprudensi dalam bidang hukum nasional IndonesiaEd. 1., cet. 1 edition

Alumni1998-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan.Cet. 1.

Dahara Prize1998-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang KepailitanCet. 1.

Tatanusa1998-01-01

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman1998-01-01

Cover image for Undang-Undang R.I. nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1999.

Undang-Undang R.I. nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1999.Cet. 1.

Mini Jaya Abadi1999-01-01

Himpunan undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 mengenai pembentukan propinsi, pembentukan kabupaten dan kota tahun 1999.

Komisi Pemilihan Umum1999-01-01

Sepuluh undang-undang 1999pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan Kotamadya dan Kabupaten Daerah Tingkat II.Cet. 2.

Eko Jaya1999-01-01

Dua undang-undang 1999Bank Indonesia dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.Cet. 1.

Eko Jaya1999-01-01

Ikhtisar Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan dilengkapi dengan naskah peraturan perundang-undangan perbankan.

Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial, Mahkamah Agung RI1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Diperbanyak oleh Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta1999-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 2 of the year 1999 Concerning Political Partiesthe Republic of Indonesia government regulation number 5 of the year 1999 concerning civil servant membership in political parties.

Directorate of Foreign Information, Dept. of Information1999-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 3 of the year 1999 Concerning General Elections.

Directorate of Foreign Information, Dept. of Information1999-01-01

Petunjuk penerapan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan(Faillisement Verorading) [i.e. Verordening], Staatsblad tahun 1905 nomor 217 jo., Staatsblad tahun 1906 nomor 348 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998

Ugi Jaya Mandiri1999-01-01

Hak asasi manusia menurut pandangan Indonesia.

Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Departemen Penerangan, Republik Indonesia1999-01-01

Memori masa bhakti

Republik Indonesia1999-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kloang Klede Putra Timur1999-01-01

Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Mitra Info1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BP. Cipta Jaya1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehatdengan penjelasannya sebagai catatan pinggir = Law of the Republic of Indonesia no. 5 of 1999 on Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition : with elucidations as sidenotes

Cyberconsult1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Harvarindo1999-01-01

4 Undang-Undang R.I. no. 35, 39, 36, 40 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman, Hak Asasi Manusia, Telekomunikasi, Pers.

Cipta Jaya1999-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, Kejaksaan Republik Indonesia, hukum disiplin prajurit ABRI, mobilisasi dan demobilisasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, peradilan militer

Mahkamah Agung1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan1999-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan1999-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan1999-01-01

Kumpulan undang-undang.nomor 4 tahun 2009

Kantor Menteri Negera Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Republik Indonesia1999-01-01

Undang-Undang RI. nomor 17 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidan, Undang-Undang RI. nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.Cet. 1.

Mini Jaya Abadi1999-01-01

Undang-Undang Pemerintahan Daerahdan, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia1999-01-01

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI1999-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 4 of the year 1999 concerning the Composition and status of the People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), and the Regional House of Representatives (DPRD).

Directorate of Foreign Information, Dept. of Information1999-01-01

Undang-undang 1999partai politik, pemilihan umum, susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Sumatera Voter Education Clearing House1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pabelan Surakarta1999-01-01

H.I.R., hukum acara perdataCet. 2.

Pusbakum1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[Cet. 1.].

Panca Usaha1999-01-01

Undang-Undang Peradilan Militer

Harvarindo1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.[Cet. 1.].

imran1999-01-01

Law no. 23/1999 dated May 17, 1999 re Bank Indonesia.

Cipta Jaya1999-01-01

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Harvarindo1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[Cet. 1.].

BP. Panca Usaha1999-01-01

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.[Cet. 1.].

Bp. Jembar Inti Karya1999-01-01

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang parpol dan pemilu.Cet. 1.

BP. Panca Usaha1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Departemen Sosial RI1999-01-01

Undang-undang bidang ekonomi dan keuangan tahun 1999.

Direktorat Publikasi, Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan RI1999-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 th. 1999 Tentang Pemerintahan Daerahdan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dharma-Bhakti1999-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan1999-01-01

3 undang-undang R.I. tahun 1999meliputi UU. R.I. No. 28 Th. 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ... .

BP. Cipta Jaya1999-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pustaka Candra1999-01-01

Undang-Undang R.I nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Cipta Jaya1999-01-01

Peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai.

Cipta Jaya2000-01-01

Rancangan program pembangunan nasional (Propenas), 2001-2005.

Republik Indonesia2000-01-01

Peraturan pemerintah R.I. tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Cipta Jaya2000-01-01

KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanadengan komentar untuk praktisi dan mahasiswaCet. 1.

Mandar Maju2000-01-01

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI

Dikeluarkan oleh Sekretariat Umum Mabes TNI2000-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan nomor 17 tahun 2000 tentang permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum.

Panca Usaha2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.

Sekretariat Kabinet R.I.2000-01-01

English translation on laws concerning judiciary.

Mahkamah Agung RI2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.

DPR-RI2000-01-01

PP no. 99/2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil Himpunan peraturan pemerintah + keppres bidang kepegawaian.

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Republik Indonesia2000-01-01

Himpunan peraturan tentang pengendalian dampak lingkungan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lautProgram kerja Direktorat Pengembangan Teknis, 2000-2005, 5 tahun.

Novindo Pustaka Mandiri2000-01-01

Undang-Undang HAM 1999UU RI No. 39 th. 1999.Cet. 1.

Sinar Grafika2000-01-01

UU Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannyadilengkapi, peraturan dan prinsip penahanan dan pemenjaraan PBB

Harvarindo2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah =Act of the Republic of Indonesia number 22 year 1999 on Regional Administration.

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah2000-01-01

Himpunan peraturan pemerintah.

Presiden Republik Indonesia2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

DPR-RI2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.

Cipta Jaya2000-01-01

Kesepahaman bersama jeda kemanusiaan untuk Aceh

Government of the Republic of Indonesia2000-01-01

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 104, 105, 106, 107 tahun 2000 tentang dana perimbangan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ... dan tugas pembantuan, pinjaman daerah[Cet. 1.] edition

Novindo Pustaka Mandiri2000-01-01

Undang-undang Republik Indonesia tahun 2000 tentang perpajakan.[Cet. 1.].

Panca Usaha2000-01-01

Bahan pokok penyuluh hukumUndang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Republik Indonesia2000-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Mahkamah Agung RI2000-01-01

Peraturan pemerintah R.I. nomor 83 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 1998.

Cipta Jaya2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta =Act of the Republic of Indonesia number 34 year 1999 on Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of the Republic of Indonesia Jakarta.

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.[Cet. 1.].

Panca Usaha2000-01-01

Undang-Undang RI no. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Cipta Jaya2000-01-01

Paket 2000 undang-undang perpajakan.

LM Patra2000-01-01

Wajah Dewan Perwakilan Rakyat, Republik IndonesiaPemilihan umum 1999Cet. 1 edition

Penerbit Harian Kompas2000-01-01

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.

Cipta Jaya2000-01-01

Perubahan 5 undang-undang perpajakan tahun 2000.

Pusat Penyuluhan Perpajakan bekerjasama dengan Majalah Berita Pajak2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Direktorat Mobilisasi dan Veteran2000-01-01

Undang-undang pajak tahun 2000.Ed. lengkap.

Penerbit Salemba Empat2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Acehdilengkapi dengan peraturan-peraturan tentang pengadilan HAM

Harvarindo2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DPR-RI2000-01-01

Undang-Undang Serikat Buruh tahun 2000

Citra Umbara2000-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

s.n.2001-01-01

Propenas, 2000-2004UU no. 25 th. 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.Cet. 1.

Sinar Grafika2001-01-01

Law of Republic of Indonesia number 39 year 1999 on Human Rights.

Directorate General of Legislation, Dept. of Justice and Human Rights2001-01-01

Undang-Undang RI Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU no. 20 tahun 2001.[Cet. 1.].

uu lamanya hak polisi menahan2001-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

s.n.2001-01-01

Pengadilan hak asasi manusiaUndang-Undang no. 26 tahun 2000.Cet. 1.

MedPress2001-01-01

Penjelasan pemerintah atas pemandangan umum anggota DPR-RI atas RUU Ketenagalistrikan tanggal 21 Juni 2001 dalam rapat paripurna DPR-RI tanggal 12 September 2001

s.n.2001-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.[Cet. 1.].

Novindo Pustaka Mandiri2001-01-01

Peraturan pemerintah R.I. tentang pelaksanaan 5 (lima) undang-undang perpajakan nomor: 16, 17, 18, 19, 20 tahun 2000.

Cipta Jaya2001-01-01

Undang-undang Pertamina =Pertamina law

Pertamina2001-01-01

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 104, 105, 106, 107 tahun 2000 tentang dana perimbangan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pinjaman daerah.[Cet. 1.].

Novindo Pustaka Mandiri2001-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ; Standar hak asasi manusia internasional untuk penegak hukum

Badan Pembinaan Hukum Polri2001-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[Cet. 1.].

Novindo Pustaka Mandiri2001-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002beserta lampiran : disahkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2001.

Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran?2001-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan.

Direktorat Kerjasama dan Publikasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman dan HAM RI2001-01-01

Undang-undang Republik Indonesia nomor 16, 15, 14 tentang yayasan, paten, merek tahun 2001.Cet. 1.

Mitra Darmawan2001-01-01

The regulation of implementation of law no. 16, 17, 18, 19, 20, 2000Ed. 2001.

Cipta Jaya2001-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tahun 2002.[Cet. 1.].

Mini Jaya Abadi2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia2002-01-01

6 undang-undangrahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, hak ciptaCet. 1.

Tatanusa2002-01-01

Undang-undang otonomi khusus Papua dan Nanggroe Aceh DarussalamUU no. 21/2001 & UU no. 18/2001

Harvarindo2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Ciptadilengkapi, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.Cet. 1.

Eko Jaya2002-01-01

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.[Cet. 1.].

Pancar Utama2002-01-01

Himpunan undang-undang mengenai otonomi daerah.

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

Republik Indonesia2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia no. 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Kementerian Riset dan Teknologi RI2002-01-01

Undang-Undang 14/2002 Pengadilan Pajak, disahkan Presiden Megawatiperaturan pemerintah, 2002, keputusan Menteri Keuangan, 2002, keputusan Dirjen Pajak, 2002 : juklak pemeriksaan kantor, juklak pemeriksaan lapangan

Durat Bahagia2002-01-01

5 undang-undangsistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenagalistrikan, grasi, perlindungan anak, surat utang negara.Cet. 1.

Eko Jaya2002-01-01

Peraturan pemerintah R.I. nomor 4, 11, 12, 13 tahun 2002 tentang perubahan peraturan pemerintah R.I. nomor 15, 98, 99, 100 tahun 2001, tahun 2002.[Cet. 1.].

Mini Jaya Abadi2002-01-01

Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Ciptadilengkapi UU nomor 15 tahun 2001, UU nomor 14 tahun 2001, UU nomor 7 tahun 1994.

Pancar Utama2002-01-01

Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002, rencana pembangunan tahunan (REPETA) tahun 2002.Cet. 1.

Eko Jaya2002-01-01

Law no. 30 of 2002Law no. 20 of 2001 ; Law no. 31 of 1999 ; Law no. 28 of 1999

Corruption Eradication Commission2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia2002-01-01

Rencana pembangunan tahunan (Repeta) tahun 2002lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.

Cipta Jaya2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Cet. 1.

Panca Usaha Putra2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia& Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Cet. 1.

Eko Jaya2002-01-01

Undang-Undang RI Tentang Minyak dan Gas BumiUU no. 22 tahun 2001 = Act of the Republic of Indonesia on Oil and Natural Gas.[Cet. 1.].

Pancar Utama2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajakdilengkapi surat edaran Direktur Jenderal Pajak, seri pemeriksaan tahun 2000-2002.Cet. 1.

Eko Jaya2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia2002-01-01

Himpunan peraturan pemerintah mengenai otonomi daerah.wewenang bupati

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2002-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiabeserta tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.[Cet. 1.].

Panca Usaha2002-01-01

Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajakdan, Peraturan Pemerintah RI nomor 44 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional RI.

Perpustakaan Nasional RI2002-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme& Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia2002-01-01

Peraturan pemerintah R.I. no 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.

Cipta Jaya2003-01-01

Perundang-undangan produk halal.

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Pembinaan Pangan Halal2003-01-01

Undang-Undang R.I. no. 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Cipta Jaya2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan tentang usaha perasuransiandilengkapi dengan PP no. 63 tahun 1999 tentang perubahan atas PP no. 73 tahun 1992 dan SK Menteri Keuangan no. 191/KMK.06/2002 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransiEd. Juli 2003.

Sekretariat Jenderal, Dewan Asuransi Indonesia2003-01-01

Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaranbeserta penjelasannya.

Citra Umbara2003-01-01

Peraturan pemerintah R.I. no. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipildilengkapi perubahan peraturan pemerintah tentang gaji baru pegawai negeri sipil (PNS), hakim, serta anggota TNI-Polri.

Cipta Jaya2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.Cet. 1.

Panca Usaha2003-01-01

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.Cet. 1.

Panca Usaha Putra2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidilengkapi UU no. 22/2002 Grasi, UU no. 24/2002 Surat Utang Negara.

Novindo Pustaka Mandiri2003-01-01

Undang-Undang nomor 31 tahun 2002 Partai PolitikUndang-Undang nomor 12 tahun 2003 Pemilihan Umum ; Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2002 pembentukan Komisi Pemilihan Umum

Durat Bahagia2003-01-01

Cover image for Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Cet. 1.

Pradnya Paramita2003-01-01

Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya.

Citra Umbara2003-01-01

Undang-Undang R.I. no. 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Cipta Jaya2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanpengganti 15 peraturan perundang-undangan yang lama.Ed. Indonesia-Inggris.

Departemen Tenaga Kerja, Republik Indonesia2003-01-01

3 Undang-undang bidang hukum dan sosial budayakesehatan, psikotropika, narkotika.Cet. 1.

Eko Jaya2003-01-01

Laws of the Republic of Indonesia on intellectual property rightscopyright, patent, trademark, industrial design, lay-out design of integrated circuit, trade secret : completed with the original text in bahasa Indonesia1st ed.

Published and printed by Shortcut Gagas Imaji2003-01-01

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU no. 30 tahun 2002.Cet. 1.

Penerbit Media Pressindo2003-01-01

Government regulation of the Republic of Indonesia number 35 of 2002 regarding afforestation fund.

Sekretariat General of the Ministry of Forest and Plantation2003-01-01

Cover image for Anotasi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1945-2002

Anotasi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1945-2002Cet. 1.

Tatanusa2003-01-01

Undang-Undang no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & 8 konvensi dasar ILO.

Tim Reformasi Hukum Perburuhan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia2003-01-01

Law number 41 of 1999 Regarding Forestryauthorized translation.

Sekretariat General of the Ministry of Forest and Plantation2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusidilengkapi UU RI no. 18 th. 2003 Tentang Advokad, UU Mahkamah Agung (UU RI no. 14 th. 1985), UU RI no. 35 th. 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI no. 5 th. 1991 Tentang Kejaksaan RI, pasal-pasal yang berkaitan dengan penuntutan umum dan penuntutan dalam UU no. 8 th. 1981 Tentang KUHAP, UU RI no. 2 th. 2002 Tentang Kepolisian Negara RI beserta penjelasannya.

Penerbit "Karina"2003-01-01

Undang-Undang PenyiaranUndang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.Cet. 1.

Media Pressindo2003-01-01

Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. nomor 22 Tahun 2003)& Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (UU. RI. nomor 23 tahun 2003).Cet. 1.

Eko Jaya2003-01-01

3 undang-undangbangunan gedung, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, partai politik.Cet. 1.

Eko Jaya2003-01-01

Government regulation of the Republic of Indonesia number 34 of 2002 regarding forest arrangement and forest management, forest utilization, and forest area use planning.

Sekretariat General of the Ministry of Forest and Plantation2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.Cet. 1.

Eko Jaya2003-01-01

Undang-undang hak ciptaUU no. 19 tahun 2002

Harvarindo2003-01-01

Republic of Indonesia Law number 23 year 2002 on Child Protection.

Ministry for Women's Empowerment, Republic of Indonesia and Dept. of Social Affairs, Republic of Indonesia2003-01-01

Cover image for Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasionaldilengkapi, tunjangan tenaga kependidikan, sistem mekanisme perencanaan tahunan, guru bantu, juknis pedoman organisasi perangkat daerah, penetapan eselon kepala tata usaha SLTP dan SMU.

Eko Jaya2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presidendilengkapi UU no. 31 th. 2002 & no. 2 th. 1999 Tentang Partai Politik, PP no. 5 & 12 th. 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota parpol, UU no. 12 th. 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, peta pandangan fraksi terhadap 9 materi voting, UU no. 22 th. 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Keppres no. 54 th. 2003 tentang pola organisasi dan tata kerja KPU beserta penjelasannya.Cet. 1.

Penerbit "Karina"2003-01-01

Undang-undang kepegawaian lengkapUndang-Undang nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok KepegawaianCet. 1.

Sinar Grafika2003-01-01

Law number 25/2000 on the National Development Program (Propenas) 2000-2004

[BAPPENAS2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uangdilengkapi, UU perbankan & pendanaan kredit usaha mikro dan kecil, restrukturisasi kredit usaha kecil dan menengah.Cet. 1.

Eko Jaya2003-01-01

Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara RIPeraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara RI ; Peraturan Pemerintah RI nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara RI : beserta penjelasannya.

Citra Umbara2003-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Eko Jaya2003-01-01

Hercules, Sang PenjelajahSkadron Udara 31

Skadron Udara 312003-01-01

Peraturan pemerintah tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, hakim, TNI, Polri, dan tunjangan anak yatim/piatu serta janda/dudanya.

Cipta Jaya2003-01-01

Himpunan undang-undang bidang politik

Komisi Pemilihan Umum2003-01-01

Undang-Undang Sumber Daya AirUndang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004

Harvarindo2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji2004-01-01

Cover image for Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan& Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

Undang-Undang RI no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiadilengkapi, UU RI no. 26 th. 2000, UU RI no. 39 th. 1999, UU RI no. 5 th. 1998, UU RI no. 9 th. 1998, Keppres no. 181 th. 1998, Perpu no. 1 th. 1999Cet. 1.

Indonesia Legal Center Pub.2004-01-01

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15/2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian UangUndang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2003

Harvarindo2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 beserta rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2005.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung-RI serta badan peradilan di Indonesiameliputi Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan anak, pengadilan pajak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam

Mahkamah Agung RI2004-01-01

Undang-undang pajak untuk tahun 2004.

Mitra Wacana Media2004-01-01

Himpunan undang-undang peradilan.Cet. 1.

Sinar Grafika2004-01-01

Undang-undang kehutanan beserta peraturan perubahannya

Harvarindo2004-01-01

Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2005

Republik Indonesia2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia.

Panca Usaha Putra2004-01-01

Undang-Undang Pokok AgrariaUndang-Undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Cet. 1.

Pustaka Widyatama2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum& Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Ed. Indonesia-Inggris.

Timur Putra Mandiri2004-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 25 & 10 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Cipta Jaya2004-01-01

4 undang-undangsumber daya air, panas bumi, minyak dan gas bumi, penataan ruang.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

Undang-Undang Tentang Sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya, 2000-2004pedoman pendirian sekolah dari SD sampai universitas.Ed. lengkap.

Tamita Utama2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 beserta rencana pembangunan tahunan (repeta) tahun 2004.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesiadilengkapi surat utang negara beserta pelaksanaan, tata cara pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Eko Jaya2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004dilengkapi, Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2003, Keputusan Presiden nomor 109 tahun 2003 beserta penjelasannya.

Penerbit "Karina"2004-01-01

Undang-undang lengkap tentang penegak hukumadvokat, hakim, jaksa, polisiCet. 1.

Citra Aditya Bakti2004-01-01

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005

Republik Indonesia2004-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Cipta Jaya2004-01-01

Himpunan beberapa undang-undang pokok yang berkaitan dengan pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Hukum Pertanahan2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (ILO Convention no. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce)

Harvarindo2004-01-01

Indonesian Civil Code =Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Gramedia Pustaka Utama2004-01-01

Kompilasi perundang-undangan hukum acara peradilan dan undang-undang penegakan hukum di IndonesiaCet. 1.

Citra Aditya Bakti2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggadilengkapi rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2004-2009.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

Undang-undang perlindungan HAKIhak atas kekayaan intelektualCet. 1.

Indonesia Legal Center Pub.2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman& Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung : dilengkapi UURI nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UURI nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.Cet. 1.

Eko Jaya2004-01-01

UU no. 30/2002UU no. 20/2001 ; UU no. 31/1999 ; UU no. 28/1999 ; UU no. 3/1971 ; PP no. 71/2000 ; Organisasi & tata kerja KPK ; Kode etik pimpinan KPK ; Ringkasan draft rencana strategis KPK ; Gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Republik Indonesia2004-01-01

Undang-Undang Panas BumiUndang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2003

Harvarindo2004-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Ed. Indonesia-Inggris.

Cipta Jaya]2004-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 32 & 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Cipta Jaya2004-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI)Cet. 1.

Mandar Maju2004-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Cipta Jaya2004-01-01

Undang-Undang Penyiaran beserta peraturan pelaksanaannya tahun 2005.Cet. 1.

Eko Jaya2005-01-01

Enam undang-undang.Cet. 1.

Eko Jaya2005-01-01

Undang-undang pajak dilengkapi dengan UU Pajak Daerah & Retribusi Daerah untuk tahun 2005PTKP 2005.Ed. asli.

Mitra Wacana Media2005-01-01

Himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP

Mahkamah Agung RI2005-01-01

Combined fourth and fifth preriodic [sic] reports of the Republic of Indonesia under article 18 of the United Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, December 1995-December 2003.

Republic of Indonesia2005-01-01

Kumpulan undang-undang peradilan terbaru.Cet. 1.

Pustaka Pelajar2005-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional2005-01-01

Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Cipta Jaya2005-01-01

Peraturan pemerintah RI nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan ; Peraturan pemerintah RI nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan.

Sekretariat Jenderal, Departermen [i.e. Departemen] Kehutanan2005-01-01

Undang-undang Haki IndonesiaCet. 1.

Citra Aditya Bakti2005-01-01

Peraturan Pemerintah R.I. nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Cipta Jaya2005-01-01

New act on manpowerLaw of Republic of Indonesia number 40 of 2004 on National Social Insurance System, in the love of God the Almighty, the President of Republic Indonesia

Panca Bhakti2005-01-01

Indonesia criminal laws.

2005-01-01

7 undang-undang.Cet. 1.

Eko Jaya2005-01-01

Aviation assistancememorandum of agreement between the United States of America and Indonesia, signed at Washington and Jakarta April 3 and May 3, 1996 with annex.

U.S. Dept. of State2005-01-01

Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalandilengkapi Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol.

Koperasi Primer Pegawai Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga2005-01-01

Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2006

Republik Indonesia2005-01-01

Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan Mahkamah KonstitusiEd. rev., cet. 2.

Kencana2005-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah& Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.Cet. 1.

Eko Jaya2005-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia no. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Departemen Komunikasi dan Informatika RI2006-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamadilengkapi Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2006 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama, Undang-Undang Tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.Cet. 1.

Cipta Karya2006-01-01

Himpunan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Propinsi Jawa Timur2006-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI2006-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tanggadilengkapi UU. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU. Perlindungan Anak, UU. Perkawinan dan pelaksanaan.

Medya Duta2006-01-01

Undang-Undang Pemerintahan AcehUU RI no. 11 th. 2006 : dilengkapi dengan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.Cet. 1.

Sinar Grafika2006-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acehdilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh

Biro Hukum dan Humas Setda Prov. NAD2006-01-01

Himpunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah2006-01-01

Peraturan Pemerintah R.I. nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerahdilengkapi program legislasi nasional tahun 2005-2009, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. tentang pengujian Undang-Undang no. 13 tahun 2005 Tentang APBN, paket kebijakan perbaikan iklim investasi, Perpu no. 1 th. 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD.

Cipta Jaya2006-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai.Cet. 1.

Eko Jaya2007-01-01

Act of the Republic of Indonesia number 41 of the year 2004 Concerning WaqfGovernment Ordinance of the Republic of Indonesia number 42 of the year 2006 concerning implementation of Act of the Republic of Indonesia number 41 of the year 2004 Concerning Waqf = [Qānūn Jumhūrīyah Īndūnīsīyā roqm 41 li-sanat 2004 bi-shaʼn waqf ; Alwāḥ al-ḥūkumīyah Jumhūrīyah Īndūnīsīyā roqm 42 li-sanat 2006 ʻan-tanfīdh qānūn roqm 41 li-sanat 2004 bi-shaʼn waqf].

Dept. of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Directorate General of the Guidance of Islamic Society2007-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 13 year 2006 on Witnesses and Victims Protection.

Koalisi Perlindungan Saksi2007-01-01

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kotaPP. nomor 38 tahun 2007. &, Organisasi perangkat daerah : PP nomor 41 tahun 2007. dilengkapi, Peraturan pemerintah no. 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah. Peraturan pemerintah no. 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil.

Cipta Jaya2007-01-01

Undang-Undang nomor 6 tahun 2006Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999

Harvarindo2007-01-01

Undang-Undang RI nomor 17 Tentang RPJPN dan RPJMD tahun 2005-2025dilengkapi Surat edaran bersama Menteri Negara Pembangunan Nasional Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tamita Utama2007-01-01

Peraturan Pemerintah R.I. nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaa kerja sama daerahdilengkapi pedoman evaluasi dan pedoman umum kinerja di instansi pemerintah pusat dan daerah, penetapan biaya alokasi kurang bayar dana bagi hasil.

Cipta Jaya2007-01-01

Undang-Undang nomor 8 tahun 2006perjanjian antara Republik Indonesia & Republik Rakyat China tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana

Harvarindo2007-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modaldilengkapi tata cara penanaman modal, pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal asing yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, bidang usaha yng tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal.

Cipta Jaya2007-01-01

Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilUndang-Undang RI no. 27/2007

Harvarindo2007-01-01

2 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukandilengkapi peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2007-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.Cet. 1.

Mini Jaya Abadi2007-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia2007-01-01

Buku saku rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2008

Kementerian Negara PPN/Bappenas2007-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasionaldilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan olahraga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan olahraga.

Biro Humas dan Hukum, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Republik Indonesia2007-01-01

The Building Law of Indonesia no. 28/2002.

Directorate General of Human Settlements2007-01-01

Cover image for Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.Cet. 1.

Eko Jaya2007-01-01

Undang-Undang PerkeretaapianUndang- Undang nomor 23 tahun 2007

Harvarindo2007-01-01

5 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Anak, Pengadilan Anak, Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuandilengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang daerah hukum Kepolisian Republik Indonesia.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2007-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umumdan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Cipta Jaya2007-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Perpustakaan Nasional2007-01-01

The transitional national development plan

Republik Indonesia2007-01-01

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (PP. nomor 3 tahun 2007)&, Investasi pemerintah (PP. nomor 8 tahun 2007).Cet. 1.

Eko Jaya2007-01-01

Undang-Undang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya

Harvarindo2007-01-01

Law of the Republic of Indonesia number 17 of 2007 on the Long-Term National Development Plan of 2005-2025.

State Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency2007-01-01

Kompilasi lengkap undang-undang bidang hak atas kekayaan intelektualbilingual Indonesia-Inggris[Cet. 1.].

Ambrosius International Patent2008-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.Cet. 1.

Eko Jaya2008-01-01

7 undang-undang tahun 2008.Cet. 1.

Eko Jaya2008-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presidendilengkapi Undang-Undang Tentang Partai Politik.Cet. 1.

Eko Jaya2008-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencanadilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tenntang penyelenggaraan penangulangan bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengeloaan bantuan bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial2008-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilandilengkapi Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983, 1991, 1994, dan tahun 2000.Cet. 1.

Eko Jaya2008-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008 tentang pengesahan ILO Convention 165 concerning revising seafarer's identity documents convention, 1958 (Konvensi ILO 185 mengenai konvensi perubahan dokumen identitas pelaut, 1958).

Pusat Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI2008-01-01

Undang-Undang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang R.I. nomor 14 tahun 2008

Harvarindo2008-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia2008-01-01

Undang-Undang PelayaranUndang-Undang R.I. nomor 17 tahun 2008 dilengkapi Undang-Undang no. 1/2008 Tentang Pengesahan ILO Convention no. 185 Concerning Revising the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO no. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)

Harvarindo2008-01-01

Undang-Undang di bidang perhubungan tahun 2008perkeretaapian, pelayaran : dilengkapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2008 Tentang Konvensi ILO no. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958.

Eko Jaya2008-01-01

Undang-Undang R.I. nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdilengkapi Undang-Undang R.I. no. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Cipta Jaya2008-01-01

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum, Departemen Sosial R.I.2008-01-01

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBD : dilengkapi UU. Ttg Keuangan Negara, penghitungan dasar pengenaan pajak K.B. dan bea balik nama K.B., rencana kerja Depdagri th. 2008, pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian, pemberian izin cuti keluar negeri dengan alasan penting, pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri.

Novindo Pustaka Mandiri2008-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesiadilengkapi, UURI no. 23 th. 1999 Ttg. Bank Indonesia, UURI no. 3 th. 2004 Ttg. Perub. atas UURI no. 23 th. 1999 Ttg. Bank Indonesia, UURI no. 7 th. 1992 Ttg. Perbankan, UURI no. 10 th. 1998 Ttg. Perub. atas UURI no. 7 th. 1992 Ttg. Perbankan.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2008-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentuPeraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Badan Koordinasi Penanaman Modal2008-01-01

Undang-Undang Perbankan Syariah (UU RI no. 21 tahun 2008)dilengkapi UU RI no. 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU RI no. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Armas Duta Jaya2008-01-01

Cover image for Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilanlengkap dengan sejarah perubahanCet. 1.

Tatanusa2008-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 77 & 78 tahun 2007 tentang lambang daerah, tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerahdilengkapi Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2008-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografidilengkapi undang-undang perfileman, pers, perlindungan anak, penyiaran.Cet. 1.

Eko Jaya2008-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan, Psikotropika, Narkotika.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2008-01-01

Nota keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 45 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

Republik Indonesia2008-01-01

Act of the Republic of Indonesia number 14 year 2008 on Public Information Transparency.

Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia2008-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia& Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang kenaikan gaji baru, penetapan pensiun pokok & tunjangan tahun 2009PNS, TNI, Kepolisian, komite, perintis, veteran.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan BatubaraUndang-Undang R.I. no.4/2009

Harvarindo2009-01-01

3 (tiga) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang penerbangan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Cet. 1.

Eko Jaya2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010rencana kerja pemerintah tahun 2010

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional2009-01-01

Undang-Undang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang TerorganisasiUndang-Undang no. 5 tahun 2009 dilengkapi Undang-Undang no. 14 tahun 2009 Tentang Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Undang-Undang no. 15 tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara

Harvarindo2009-01-01

Database peraturan perundang-undangan

Az-Zahra Disc 82009-01-01

Undang-Undang PenerbanganUU RI nomor 1 tahun 2009Cet. 1.

Asa Mandiri2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis & Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiadilengkapi pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan saksi dan korban, perlindungan anak, pengadilan anak, pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agungdilengkapi UURI no. 14 th. 1985 Ttg. Mahkamah Agung, UURI no. 5 th. 2004 Ttg. Perubahan Pertama Atas UU no. 14 th. 1985 Ttg. Mahkamah Agung, UURI no. 4 th. 2004 Ttg. Kekuasaan Kehakiman.[Cet. 1.].

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 dan 24 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Cet. 1.

Eko Jaya2009-01-01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandilengkapi UURI no. 6 th. 1983 Ttg. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UURI no. 9 th. 1994 Ttg. Perubahan Pertama, UURI no. 16 th. 2000 Ttg. Perubahan Kedua, UURI no. 28 th. 2007 Ttg. Perubahan Ketiga.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang dosen.Cet. 1.

Eko Jaya2009-01-01

Susunan satu naskah 8 (delapan) undang-undang perpajakan beserta penjelasannyaEd. asli.

Mitra Wacana Media2009-01-01

5 undang-undang tahun 2009.Cet. 1.

Eko Jaya2009-01-01

4 undang-undang peradilanperadilan tipikor, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha.Cet. 1.

Nuansa Aulia2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 Tentang KetenagalistrikanUndang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Cet. 1.

Eko Jaya2009-01-01

Empat undang-undang transportasi4 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, penerbangan, pelayaran, perkeretaapian.Ed. lengkap.

Fokusmedia2009-01-01

4 undang-undang bidang hukum dan sosial budaya.Cet. 1.

Eko Jaya2009-01-01

Database agrariahimpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT

Az-Zahra Disc 82009-01-01

KUHP khususkompilasi ketentuan pidana dalam undang-undang pidana khususCet. 1.

Sinar Grafika2009-01-01

Peraturan perundang-undangan bidang keuangan

Distributor, Az-Zahra Disc 82009-01-01

5 undang-undang di bidang peradilan tahun 2009Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara.Cet. 1.

Eko Jaya2009-01-01

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransiandilengkapi PPRI no. 73 th. 1992 ttg. penyelenggaraan usaha perasuransian, PPRI no. 63 th. 1999 ttg. perubahan pertama, PPRI no. 39 th. 2008 ttg. perubahan kedua, UURI no. 2 th. 1992 ttg. Usaha Perasuransian.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negaradilengkapi perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Cet. 1.

Novindo Pustaka Mandiri2009-01-01

KPK, polisi, dan jaksakompilasi perundangan KPK, polisi, dan jaksa.Cet. 1.

Pustaka Yustisia2010-01-01

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 11 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal[dan] nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal.

Pustaka Rio Utama2010-01-01

Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1958 tentang peraturan tata-tempat

Kementerian Penergangan

Indonesia.

Links

Identifiers

Top Subjects

Books by Indonesia.